Ketum Juru Damai Alta Zaini Lantik DPP-DPD NLPA se-Indonesia

Laporan Sara Masroni | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Juru Damai atau Non Litigation Peacemaker Association (NLPA) Indonesia, Alta Zaini NL.P melantik dan mengambil sumpah Pengurus DPP dan DPD NLPA Indonesia di Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Ketua NLPA Indonesia yang juga salah satu keuchik terbaik Kota Banda Aceh itu mengajak semua Pengurus DPP dan DPD untuk berperan aktif melakukan kegiatan yang dapat bermanfaat serta dapat membantu bagi Masyarakat.

Dikatakannya, hal-hal yang menyangkut dengan hukum, seyogyanya dapat diselesaikan terlebih dahulu di tingkat desa atau kelurahan, agar tidak sampai ke Pengadilan.

“Kita adalah Juru Damai Indonesia dimana tugas serta tanggung jawab kita mau tidak mau, suka tidak suka adalah membantu dan menyelesaikan konflik di tengah-tengah masyarakat,” kata Zaini.

Sementara Kepala BPHN Kementerian Hukum, Prof Widodo Ekatjahjana dalam sambutannya menyampaikan,  kepada seluruh Pengurus NLPA Indonesia yang dilantik agar segera melakukan sinergitas dengan badan dan pihak lain untuk menumbuh kembangkan organisasi ini ke depannya.

“Para Kades yang dilantik hari ini adalah juga Alumnus Akademi PJA tahun 2023 dan tahun 2024, resmi sebagai Juru Damai Indonesia di desa masing-masing (Hakim Desa),” ujarnya.

Selanjutnya Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI, Syamsul Mu'arif dalam paparannya menegaskan, para Kades sangat berperan penting dalam penyelesaian perkara tingkat pertama sebelum masuk ke peradilan.

“Oleh karena itu Mahkamah Agung sangat konsern dalam hal ini, terutama pelatihan-pelatihan, pihak MA akan menyiapkan pelatih-pelatih atau narasumber yang handal,” pungkasnya.

Pelantikan ini disaksikan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI, Ketua Mahkamah Agung RI, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum RI, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan  Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. (*)