Biden Bela Penjahat Perang Netanyahu Usai ICC Terbitkan Surat Penangkapannya, Sebut 'Keterlaluan'

SERAMBINEWS.COM - Presiden AS Joe Biden mengecam keputusan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Gallant, dan menyebut tindakan tersebut sebagai tindakan yang keterlaluan.

“Izinkan saya menjelaskannya sekali lagi: Apa pun yang tersirat dalam ICC, tidak ada kesetaraan-- antara Israel dan Hamas. Kami akan selalu mendukung Israel melawan ancaman terhadap keamanannya,” Biden seperti dikutip dalam siaran pers Gedung Putih.

Netanyahu mengatakan keputusan tersebut diambil oleh hakim bias yang dimotivasi oleh sentimen anti-Semit terhadap satu-satunya negara Yahudi.

Baca juga: ICC juga Perintah Tangkap Komandan Sayap Militer Hamas Brigade Al-Qassam Mohammed Dief

“Keputusan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap saya, perdana menteri Negara Israel yang terpilih secara demokratis, dan mantan menteri pertahanan kami dibuat oleh seorang jaksa nakal yang mencoba melepaskan diri dari tuduhan pelecehan seksual,” kata Netanyahu, mengacu pada Karim Khan, yang menghadapi tuduhan pelanggaran seksual.

Ini Kata Eks Menhan Israel yang jadi Buronan ICC karena Melakukan Kejahatan Perang di Gaza

Mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant yang berstatus penjahat perang untuk ditangkap merilis pernyataan yang mengatakan bahwa dia sebenarnya bangga dengan hak istimewa yang dia miliki dalam memimpin sistem keamanan dan pertahanan Israel selama masa perang.

Sebagaimana dilansir Al Jazeera pada Jumat, penting untuk menyebutkan bahwa beberapa komentar Gallant sendiri digunakan untuk melawan dalam kasusnya di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Tak lama setelah perang dimulai, Gallant mengatakan bahwa akan ada pengepungan penuh di Gaza“, yang berarti tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada bahan bakar, tidak ada listrik, dan mengatakan bahwa Israel sedang memerangi ” hewan manusia“.

Gallant juga melanjutkan dengan mengatakan bahwa Israel akan melanjutkan perang ini sampai semua tujuan tercapai dan Netanyahu telah mengatakan hal yang sama – bahwa sampai Israel mencapai semua tujuan militernya untuk perang ini, pertempuran akan terus berlanjut.

Berstatus Penjahat Perang, ICC: 124 Negara Wajib Tangkap Netanyahu dan Gallant

Benjamin Netanyahu telah menjadi pemimpin pertama demokrasi "gaya barat" yang surat perintah penangkapannya dikeluarkan atas namanya oleh pengadilan pidana internasional.

Pengadilan juga telah mengeluarkan surat perintah untuk mantan menteri pertahanannya, Yoav Gallant, dan pemimpin militer Hamas, Mohammed Deif.

Dikutip dari penjelasan Guardian, mengapa surat perintah itu dikeluarkan dan apa artinya dalam praktik.

Atas dasar apa surat perintah itu dikeluarkan?
Surat perintah itu terkait dengan serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 dan tanggapan militer Israel di Gaza.

Panel tiga hakim ICC mengatakan telah menemukan alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa Netanyahu dan Gallant memikul tanggung jawab pidana atas kejahatan perang berupa kelaparan sebagai metode peperangan dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya.

Selain itu, panel mengatakan ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa mereka memikul tanggung jawab pidana sebagai atasan sipil atas kejahatan perang dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil.

Panel mengatakan tentang Deif bahwa mereka telah menemukan alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa ia bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, pemusnahan, dan penyiksaan serta kejahatan perang lainnya.

Jaksa penuntut umum ICC Karim Khan juga telah meminta surat perintah untuk dua tokoh senior Hamas lainnya – Yahya Sinwar dan Ismail Haniyeh – tetapi mereka telah terbunuh.

Israel juga mengklaim telah membunuh Deif, tetapi majelis praperadilan pengadilan mengatakan akan terus mengumpulkan informasi untuk mengonfirmasi kematiannya.

Apa implikasi praktis bagi Netanyahu dan Gallant?

ICC bergantung pada 124 negara anggota Statuta Roma, yang membentuk pengadilan tersebut, untuk melaksanakan surat perintah penangkapan. 
Negara-negara anggota berkewajiban untuk menangkap individu yang dicari oleh ICC yang menginjakkan kaki di wilayah mereka dan, meskipun mereka tidak selalu melakukannya, itu berarti bahwa terdakwa harus mempertimbangkan apakah mereka bersedia mengambil risiko bepergian.

Tahun lalu, Vladimir Putin memutuskan untuk tidak pergi ke Afrika Selatan di tengah spekulasi bahwa ia akan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC karena mengawasi penculikan anak-anak Ukraina dalam invasi Rusia ke Ukraina.

Baik Israel maupun sekutu terdekatnya, AS, bukanlah anggota, juga bukan tempat yang memungkinkan untuk perundingan gencatan senjata, Qatar dan Mesir, meskipun itu mungkin menjadi poin yang diperdebatkan karena baik Netanyahu maupun Gallant tidak menghadiri perundingan tersebut.

Yordania dan Tunisia adalah satu-satunya negara anggota Arab selain Palestina. 
Sekutu setia Israel lainnya, Jerman, adalah anggota ICC, seperti halnya semua negara Uni Eropa.

Swiss adalah anggota, seperti halnya Jepang. Semua negara Amerika Latin, kecuali Kuba dan Haiti, adalah anggota ICC, seperti halnya 33 negara Afrika.

Bagaimana ICC memiliki yurisdiksi atas Israel jika bukan anggota?
ICC memiliki yurisdiksi untuk kejahatan yang diduga dilakukan oleh warga negara anggota dan kejahatan yang diduga dilakukan di wilayah negara anggota.

Palestina menyetujui Statuta Roma pada tahun 2015, dan ICC memutuskan pada tahun 2021 bahwa itu adalah sebuah negara, dengan demikian memperluas yurisdiksi pengadilan ke wilayah yang diduduki oleh Israel sejak tahun 1967 – Gaza dan Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur.

Siapa jaksa yang meminta surat perintah tersebut?
Khan adalah seorang pengacara Inggris yang ditunjuk sebagai jaksa ICC pada tahun 2021 setelah proses pemungutan suara rahasia.

Sebelumnya, ia mewakili wakil presiden Kenya, William Ruto, di ICC ketika ia didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan setelah kekerasan pascapemilu tahun 2007, dan Charles Taylor, mantan presiden Liberia yang dihukum atas kejahatan perang di pengadilan khusus untuk Sierra Leone.

Surat perintah tersebut dikeluarkan pada saat yang sensitif bagi Khan, yang menghadapi penyelidikan eksternal atas tuduhan pelanggaran seksual.

Penyelidikan akan memeriksa tuduhan terhadap jaksa penuntut, yang, menurut laporan Guardian bulan lalu, mencakup klaim tentang sentuhan seksual yang tidak diinginkan dan "pelecehan" selama periode yang panjang, serta perilaku pemaksaan dan penyalahgunaan wewenang.

Khan telah membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa ia akan bekerja sama dalam penyelidikan tersebut. Korban yang diduga, seorang pengacara ICC berusia 30-an, sebelumnya menolak berkomentar.(*)