Rusia Mengirimkan Jutaan Barel Minyak ke Korea Utara, yang Melanggar Sanksi Internasional

SERAMBINEWS.COM-  Sejak awal 2024, laporan terbaru mengungkapkan bahwa Rusia telah mengirimkan lebih dari satu juta barel minyak ke Korea Utara, sebagai bagian dari kerja sama yang lebih dalam antara dua negara tersebut.

Berdasarkan gambar satelit yang dianalisis oleh Open Source Centre, kelompok penelitian independen yang berbasis di Inggris, kiriman minyak ini telah melanggar sanksi yang diberlakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sanksi tersebut melarang negara-negara untuk mengirimkan minyak ke Korea Utara, kecuali dalam jumlah kecil, dengan tujuan membatasi kemampuan negara tersebut untuk mengembangkan senjata nuklir.

Rusia dilaporkan mengirimkan minyak ke Korea Utara sebagai imbalan atas dukungan militer yang diberikan oleh Pyongyang kepada Moskow.

 Sejak Maret 2024, Korea Utara telah mengirimkan persenjataan dan pasukan untuk membantu Rusia dalam perang di Ukraina.

Minyak yang dikirim ini menjadi vital bagi Korea Utara, yang secara tradisional bergantung pada bahan bakar untuk menjalankan alat tempur dan fasilitas industri mereka.

Negara ini memiliki batasan ketat dari PBB mengenai jumlah minyak yang boleh mereka terima setiap tahun, yakni hanya 500.000 barel, jauh di bawah jumlah yang sebenarnya mereka butuhkan.

Oleh karena itu, Korea Utara sering kali membeli minyak secara ilegal, sering kali melalui jaringan kriminal internasional.

Namun, dengan minyak yang dikirim langsung oleh Rusia, kualitas minyak yang diterima Korea Utara diperkirakan lebih baik, dan kemungkinan besar mereka mendapatkannya tanpa biaya, sebagai bentuk imbal balik atas bantuan mereka dalam perang Rusia di Ukraina.

Transaksi minyak ini jelas melanggar sanksi yang diterapkan oleh PBB, yang diadopsi untuk mencegah Korea Utara mengembangkan senjata nuklir dan meningkatkan kemampuannya dalam konflik internasional.

 Namun, yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa Rusia, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, juga terlibat dalam pelanggaran ini.

Pada Maret 2024, Rusia menggunakan hak veto-nya di Dewan Keamanan PBB untuk membubarkan panel yang bertugas memantau pelanggaran sanksi terhadap Korea Utara.

Panel ini sebelumnya melacak kegiatan ilegal seperti pengiriman minyak dan senjata, namun kini mereka tidak lagi memiliki mandat resmi setelah pembubaran tersebut.

Pelanggaran sanksi ini menunjukkan tingkat penghinaan yang baru terhadap aturan internasional.

 Rusia kini lebih bebas untuk melanjutkan kerja sama dengan Korea Utara, bahkan mendukungnya dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan militernya.