Pilkada Subulussalam 2024

Jelang Pilkada, Abu Hidayatullah Subulussalam Ingatkan Politik Uang Haram, Apapun Alasannya

“Praktik ini harus dihindarkan pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada di Subulussalam,” tegas Abu Hidayatullah sapaan akrab Ustaz Qaharuddin

Penulis: Khalidin | Editor: Mursal Ismail
For Serambinews.com
Pimpinan Dayah Hidayatullah, Kota Subulussalam, Abu H Qaharuddin Kombih, SAg, MAg  

“Praktik ini harus dihindarkan pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada di Subulussalam,” tegas Abu Hidayatullah sapaan akrab Ustaz Qaharuddin. 

Laporan Khalidin Umar Barat I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM – Pimpinan Dayah Hidayatullah, Kota Subulussalam, Abu H Qaharuddin Kombih, SAg, MAg, mengingatkan apa pun alasannya, politik uang itu hukumnya haram. 

Artinya praktik pemberian uang untuk memilih seseorang calon. 

“Praktik ini harus dihindarkan pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada di Subulussalam,” tegas Abu Hidayatullah sapaan akrab Ustaz Qaharuddin saat diminta memberikan tausiahnya jelang Pilkada Subulussalam kepada Serambinews.com, Minggu (24/11/2024).

Menurut Abu Qaharuddin sebagai orang yang aktif memberikan tausiah dan ceramah keagamaan di Kota Subulussalam, dia menyatakan wajib menyampaikan maklumat kepada masyarakat atau umat di daerah ini. 

Hal ini terkait semakin dekatnya pemungutan suara pilkada yang akan berlangsung Rabu ini, 27 November 2024.

Abu Qaharuddin juga mengakui tidak mampu mencegah dengan tangannya atau membendung praktik politik uang yang isunya menghantui Pilkada Subulussalam. 

Baca juga: Ririe Ngaku Sering Ketemu Ayus karena Anak, Ternyata Tak Pernah Diberi Tahu Rencana Nikah

Namun, kata Abu Qaharuddin, sebagai ulama dia wajib memberikan tausiah melalui media jika praktik memberi uang agar memilih sang kandidat hukumnya haram.

Dikatakan, politik uang masuk kategori suap dan disuap dalam Islam risywah. 

Islam, lanjut mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam ini tidak saja mengharamkan penyuapan melainkan mengancam kedua belah pihak yang terlibat dalam neraka di akhirat. 

Dia pun menjelaskan jika praktik suap atau politik uang akan melenyapkan semua keadilan dan melahirkan banyak bencana sosial ekonomi.

”Intinya, kalau dalam Islam jelas suap atau politik uang haram hukumnya, apa pun alasan atau dalihnya tetap haram dan tempatnya di neraka,” tegas Abu Qaharuddin.

Menyangkut fenomena yang kerap melanda Pilkada atau pemilihan akhir-akhir ini baik daerah lain maupun Subulussalam, Abu Qaharuddin mengakui, namun untuk memberantas masalah itu perlu kesadaran diri sendiri.

Baca juga: Serangan Israel Menewaskan Puluhan Orang di Gaza dalam 48 Jam terakhir

Caranya, kata Abu dengan tidak membiasakan atau menganggap hal remeh soal hukuman haram tersebut.

Untuk Pilkada Wali Kota Subulussalam, Abu Qaharuddin, lagi-lagi mengimbau agar masyarakat tidak menerima politik uang karena perbuatan penyuap dan disuap dosa. 

Tapi, lanjut Abu Qaharuddin, para kandidat atau tim sukses juga sejatinya jangan mengajari rakyat berbuat dosa dengan memulai memberi suap. 

Karenanya menurut Alumni Pondok Pesantren Darul Mutaalimin Tanah Merah ini, kandidat dan tokoh yang terlibat dalam timses juga harus memberi pendidikan jangan sampai justru menjadi contoh buruk. 

Apalagi mengajari berbuat salah. 

Dia juga meminta warga agar menghindari kampanye hitam dan saling hujat karena bisa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat dan ancaman dari Allah SWT adalah neraka Huthamah.

Baca juga: Satpol PP Kerahkan  45 Personel dan 320 Satlinmas, Kawal Pilkada di Kota Subulussalam

Kepada masyarakat diharapkan menggunakan hak pilihnya dan memilih sesuai dengan hatinya yang bersih dari kepentingan pribadi atau kelompok.

Pilihlah calon yang baik jika ada di antara mereka dianggap buruk. Katanya lagi, pilihlah yang terbaik jika semuanya dianggap baik. 

Terakhir, Abu Qaharuddin, beramanah jika semuanya dinilai buruk, maka pilihlah yang paling sedikit keburukannya.

"Jangan karena kepentingan sesaat mengorbankan kepentingan 5 tahun. 

Pemilih yang memilih pemimpin yang tidak tepat menurut agama, akan ikut berdosa setiap kebijakan salah yang dilakukan pemimpin tersebut," pungkas Abu Qaharuddin yang juga mantan anggota MPU Aceh. (*)

 

 

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved