Disbudpar Aceh Berencana Kaji Rencana Pembentukan Lembaga Khusus Tangani Ekraf

Laporan Muhammad Nasir | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh saat ini sangat serius menangani sektor ekonomi kreatif. 

Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, pemerintah menyerap aspirasi berbagai pihak untuk mengembangkan sektor tersebut sesuai arahan Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) RI, Teuku Riefky Harsya.

Kadisbudpar Aceh, Almuniza Kamal menyebutkan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini telah memisahkan Kemenparekraf menjadi dua kementerian yaitu Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif. 

Pemisahan itu diatur dalam Perpres Nomor 199 Tahun 2024 tentang Kementerian Ekonomi Kreatif dan Perpres Nomor 200 Tahun 2024 tentang Badan Ekonomi Kreatif.

Menekraf Riefky saat berkunjung ke Aceh pada Jumat 16 November lalu, berharap kepala daerah terpilih membentuk dinas ekonomi kreatif dalam upaya fokus mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif.

Untuk menindaklanjuti arahan tersebut, Disbudpar menggelar diskusi dengan berbagai pihak dari latar belakang berbeda di Ruang Rapat Disbudpar Aceh pada Senin, 25 November 2024.

Diskusi dipimpin Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan, Ismail yang mewakili Kadisbudpar Aceh, Almuniza Kamal.

"Tujuan diadakan rapat itu untuk menghimpun pendapat pelaku ekonomi kreatif, praktisi, akademisi, dan pengambil kebijakan terhadap rencana pembentukan Komite Ekraf Aceh, serta langkah-langkah strategis dan yang tepat untuk pengembangan sektor Ekraf, baik terkait regulasi maupun lembaga penanggung jawab," kata Almuniza di Banda Aceh, Sabtu (30/11/2024).

Menurutnya, ada 17 subsektor ekonomi kreatif dengan subsektor unggulan adalah kuliner, fashion, dan kriya, serta sub sektor prioritas adalah aplikasi, musik, permainan, dan film, animasi, hingga video. 

Almuniza menyebutkan, perlu kolaborasi berbagai pihak untuk memajukan subsektor tersebut.

"Perlu kolaborasi pentahelix dalam memajukan ekonomi kreatif, dukungan pemerintah untuk memprioritas penggunaan produk lokal merupakan modal utama dalam pengembangannya," jelasnya.

 “Nanti kita akan bentuk tim kecil untuk menelaah hasil pertemuan diskusi tersebut hingga menghasilkan rekomendasi kepada Gubernur agar sesegara mungkin melihat peluang Ekraf sebagai salah satu jawaban mengatasi pemangguran dan kemiskinan di Aceh,” ujar Almuniza.

Dalam diskusi, Pengamat Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Dr Iskandarsyah Madjid menyebutkan, di Aceh perlu segera terbentuk lembaga dinas yang menangani ekonomi kreatif.

Lembaga itu diharapkan akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor ekonomi kreatif mengingat semakin berkurangnya otsus.