Begini Pandangan Akademisi Unimal Terkait Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Meski mendapatkan dukungan, wacana ini tidak lepas dari kritik. 

Beberapa pihak mengkhawatirkan kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh anggota DPRD, serta risiko berkurangnya partisipasi publik dalam menentukan kepala daerah. 

“Ini tentu butuh kajian lebih dalam. Jika mekanisme ini diterapkan, harus ada jaminan transparansi dan akuntabilitas sehingga masyarakat tetap merasa terwakili,” kata Dr Dahlan. 

Sebagai respons atas diskursus yang sedang berkembang di masyarakat, wacana ini diharapkan dapat segera dikaji lebih mendalam oleh pemerintah dan DPR RI untuk memastikan manfaatnya bagi bangsa dan negara.(*)