Prototipe Politik Aceh

Dr Munawar  A Djalil MA, Pegiat Dakwah dan Kadisdik Dayah Aceh

PILKADA Aceh 2024 telah selesai digelar dan KIP telah menetapkan calon pemimpin baru Aceh baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Namun yang sangat penting adalah siapapun yang memimpin untuk lima tahun ke depan Aceh harus dibangun dengan penuh kedamaian, melayani tanpa dendam dan kebencian. Sebagaimana Nabi memimpin Madinah adalah sebuah prototipe dimana pemimpin itu sepatutnya harus hadir untuk semua golongan.

Artinya pemimpin Aceh ke depan bukan hanya milik satu kelompok kepentingan dan timsesnya saja. Walaupun harus diakui bahwa secara pragmatis timses sangat berperan untuk pemenangan para calon meskipun terkadang tak selalu menjunjung etika berpolitik sebagaimana banyak video yang viral di media sosial betapa kelakuan timses menjelang Pilkada membagi-bagikan amplop untuk pemilih adalah sebuah perilaku tak terpuji dalam demokrasi. Panggung perpolitikan kita yang dihiasi dengan warna politik uang memiliki efek negatif bagi kehidupan sosial kemasyarakatan dan pengelolaan pemerintahan.

Beberapa efek negatif yang dijumpai dalam kehidupan sosial di antaranya: Pertama, meningkatnya angka golput untuk Pemilu pada periode mendatang. Lembar fakta ini menunjukan angka kekecewaan masyarakat terhadap pola tingkah laku para calon yang gagal melahirkan perubahan sehingga terus memicu naik angka golput di setiap pilkada.

Kedua, depresi sosial, faktor penyelenggaraan kehidupan politik yang amburadul, carut marut menjadi penyebab depresi terbesar terutama kalangan menengah ke bawah. Indikasi lainnya seperti lansiran beberapa media maraknya calon legislatif  dalam pemilu lalu yang gagal mendapat dukungan menyebabkan putus asa dan depresi yang berujung gangguan mental dll. Kenyataan ini merupakan salah satu indikasi bahwa orientasi politik yang berkiblat kepada uang akan menjadi katalisator depresi sosial.

Ketiga, sisi bahayanya adalah kemungkinan adanya perselingkuhan dengan pihak yang ingin memanfaatkan politik demi untuk kepentingan ekonomi. Pasalnya antara mereka bisa terjadi proses simbiosis hal ini sudah biasa terjadi di negara-negara baik negara maju seperti Amerika maupun negara sedang berkembang seperti Indonesia.

Perusahaan-perusahaan besar ikut menyokong dana kampanye bagi para politikus, seperti, Senat, DPR, Kongres atau presiden. Tentu saja bantuan itu membawa konsekuensi, yakni fasilitas istimewa bagi perusahaan yang mendukung dana kampanye, seperti dana regulasi dan proyek-proyek yang menguntungkan dan menghidupkan perusahaan, karena  ada ungkapan yang mengatakan “tiada makan siang yang gratis ( no free lunch)”.

Penulis yakin calon pemimpin kita paling kurang untuk masa lima tahun mendatang adalah mereka yang lolos dari mekanisme seleksi demokrasi karena mereka punya kapasitas, kapabilitas dan integritas pengurus daerah ini. Walaupun fenomena ketika pemilihan lalu masyarakat terpengaruh dengan iming-iming tim sukses yang bergerilya ke tengah-tengah masyarakat.

Karena orang menilai kadang dengan logika sederhana, "Bapak ini baik, belum jadi pemimpin sudah bagi-bagi duit, apalagi kalau sudah jadi, pasti duit dibagi lebih banyak." Walhasil, orang yang keluar sebagai pemenang justru menghambur-hamburkan duit negara untuk kepentingan pribadi. Orang seperti ini hakikatnya sangat berbahaya, ditinjau dari aspek motivasi, sangat mungkin orientasinya setelah menjabat adalah bagaimana dia tidak rugi, dana yang dulunya keluar harus terbayarkan ketika dia duduk menjadi pemimpin baik di eksekutif maupun di legislatif.

Melayani umat

Di samping dampak sosial yang lebih parah lagi dampak negatif terhadap kehidupan negara bahwa pentas politik yang bernuansa uang telah membentuk sebuah paradigma bahwa hanya politisi yang punya duit (uang) saja yang mampu terjun untuk mengurusi negara.

Mekanisme selektif seperti itu kadang-kadang membuat masyarakat juga tidak sensitif dengan aspek ini, banyak di antara mereka yang memilih seseorang karena telah diberi kaos, kain sarung, sudah diberi duit dsb. Fenomena ini terjadi ketika Pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 dan Pemilu 2024.

Melihat begitu besar dampak dari politik uang bagi kehidupan masyarakat dan bernegara, barangkali bukanlah sebuah mimpi di siang bolong, apabila kita berharap pada kepimpinan Aceh yang baru (legislatif dan eksekutif) agar dapat mengubah cara dan model berpolitik kepemimpinan yaitu prototipe politik yang bermuara kepada pelayanan umat bukan hanya untuk kepentingan golongan, keluarga atau materi.

Dalam teori politik Islam, politik itu adalah pengaturan urusan untuk kemaslahatan umat. Namun sayang prototipe politik ideal seperti itu dianggap telah merosot sebagai bisnis untuk menjadi kaya raya bersama kelompok dan golongan, di sini integritas pribadi politisi dituduh hilang sama sekali. Ia bukan hanya mengotori tangannya demi kekuasan politik melainkan ia sendiri menjadi kotor.

Politik tanpa dendam

Pada bulan Ramadhan tahun kedelapan hijriah Rasulullah SAW bersama 10.000 pasukan kaum muslimin melakukan fathu makkah (penaklukan Mekah), tidak ada perlawanan yang berarti dari kafir Makkah, hanya beberapa penjuru kota Makkah saja terjadi perlawanan dari pasukan kafir. Ada ketakutan yang mendalam di kalangan kafir saat itu bahwa Nabi datang untuk membalas dendam. Namun ketakutan itu justru hilang karena sesaat setelah kemenangan Beliau menyampaikan pidatonya bahwa kami datang dengan kasih sayang dan cinta tidak ada permusuhan dan dendam masa lalu.

Padahal sebagaimana diketahui sejak beliau diangkat menjadi Rasul menyampaikan dakwahnya selama 13 tahun di kota Makkah, Beliau dengan para sahabat dizalimi dan diboikot secara ekonomi ditambah lagi kekejaman mereka ketika Perang Uhud terjadi setelah 3 tahun hijrah ke kota Madinah dimana sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib (paman Nabi) syahid dalam kondisi yang sangat mengenaskan kondisi jasad yang telah terbelah dadanya dengan jantung dan isi perut terburai keluar tentu keadaan ini membuat Nabi dan para sahabat sangat bersedih.

Fathu Makkah adalah kesempatan Nabi dan para sahabat untuk membalas dendam atas kekejaman kafir Makkah, namun hal itu tak dilakukan Nabi. Akhirnya karena sikap Nabi tersebut membuat banyak penduduk Makkah memeluk agama Islam dan menjadi pendukung setia Nabi Muhammad saw. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat An Nasr: “Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam, maka bertasbihlah dengan memuji tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya sesungguhnya dia maha penerima taubat.”

Secuil kisah ini sejatinya menjadi contoh sekaligus prototype dalam sikap perilaku bagi setiap pemimpin yang berhasil menang dalam konstelasi politik lalu baik level provinsi maupun kabupaten/kota di Aceh. Intinya Aceh mesti dibangun dengan kebersamaan dan keharmonisan tanpa dendam dan kebencian. Kolaborasi dan sinergi dengan semua pihak menjadi sesuatu yang sangat penting dalam membangun Aceh yang lebih baik.

Maka jika tidak, Aceh sampai kapanpun akan stagnan tak berubah (lage-lage soet), malah kata Aceh itu sendiri pun akan terus dipelintir orang yaitu A (tidak) Ceh (menetas)  “hana, ceh-ceh” akibatnya kalau diibaratkan sebutir telur justru “kom” dan pada akhirnya akan membusuk. Nah, wallahu ‘alam.