Dewan Banda Aceh Kembali Ingatkan Soal Lonjakan HIV/AIDS

“Kota Banda Aceh menempati peringkat tertinggi se-Aceh dengan jumlah komulatif kasus dari tahun 2008 sampai November 2024, yaitu sebanyak 510 kasus HIV Aids. Sedangkan yang melakukan pengobatan hanya 268 orang dan 104 orang dilaporkan telah meninggal, sehingga terdapat 135 kasus yang lost to follow up (LFU) atau tidak diketahui keberadaannya,” ungkap Musriadi.

Laporan Muhammad Nasir | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Musriadi Aswad kembali mengingatkan pemko setempat mengenai lonjakan kasus pengidap HIV/AIDS di Banda Aceh.

Karena Banda Aceh masih menjadi daerah dengan kasus tertinggi di Aceh, sedangkan Aceh menduduki peringkat 12 di Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Musriadi Aswad kepada Serambinews.com, Rabu (18/12/2024). 

Katanya, data-data lonjakan itu harus kembali jadi alarm bagi Pemko Banda Aceh.

Katanya,  berdasarkan data terbaru, Aceh menempati urutan ke 12 secara nasional dengan estimasi ODHIV sebanyak 1.536 orang, sedangkan ODHIV hidup di Aceh yang mengetahui statusnya yaitu sebanyak 1.219 orang dan yang mendapatkan pengobatan antiretroviral (ARV) sebanyak 846 orang.

Berdasarkan laporan pada Sistem Informasi HIV Aids (SIHA) online per-September 2024, dari 1641 kasus, hanya 1.173 orang yang melakukan pengobatan.

“Kota Banda Aceh menempati peringkat tertinggi se-Aceh dengan jumlah komulatif kasus dari tahun 2008 sampai November 2024, yaitu sebanyak 510 kasus HIV Aids. Sedangkan yang melakukan pengobatan hanya 268 orang dan 104 orang dilaporkan telah meninggal, sehingga terdapat 135 kasus yang lost to follow up (LFU) atau tidak diketahui keberadaannya,” ungkap Musriadi.

Baca juga: Hari AIDS Sedunia: UNICEF Ajak Cegah HIV/AIDS untuk Generasi Sehat dan Produktif

Politisi PAN ini mengungkapkan, sebagian besar atau 46 persen kasus HIV di Banda Aceh ditularkan karena transmisi seksual yang menyimpang yaitu, Laki laki Sex Laki laki (gay) sebanyak 242 kasus, dibandingkan dengan faktor resiko lainnya.

“Dari angka tersebut maka dapat disimpulkan kasus HIV/AIDS dinilai mengancam eksistensi generasi dan pembangunan di Banda Aceh, untuk itu perlu diambil tindakan cepat dan bersama-sama untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangannya,” tambahnya.

Maka dari itu, lanjut Musriadi, dengan disusunnya regulasi berupa Qanun tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adalah merupakan bukti konkrit adanya kepedulian dari Pemerintah.

Selanjutnya upaya ini diharapkan dapat berkembang dan berlanjut ke lapisan masyarakat sehingga timbul kepedulian dan kontribusi nyata terhadap penekanan penularan epidemi HIV/AIDS dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Banda Aceh

“Kami mendesak Pemko dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam upaya pencegahan. Program edukasi mengenai HIV/AIDS harus ditingkatkan secara masif dan disesuaikan dengan kebutuhan generasi muda. Kita tidak boleh menutup mata terhadap peningkatan kasus ini. Kita tidak bisa hanya mengandalkan data, tetapi juga harus berupaya mencegah agar angka ini tidak semakin meningkat,” tutup Musriadi.(*)
 Baca juga: Banda Aceh Tertinggi Kasus HIV/AIDS