Memaknai Perayaan Tahun Baru di Aceh, Ketua DPP ISAD: Jangan Memelintir Informasi 

Memaknai Perayaan Tahun Baru di Aceh, Ketua DPP ISAD: Jangan Memelintir Informasi 

SERAMBINEWS.COM - Aceh merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang diberikan keistimewaan untuk menjalankan syariat Islam secara utuh.

Namun tiap kali kalender Masehi mendekati 31 Desember, selalu muncul Tausiyah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tentang perayaan tahun baru.

Sejatinya, Islam tidak mengenal perayaan Tahun Baru Masehi, dan tradisi merayakannya, seperti pesta kembang api atau hiburan meriah, dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Disamping itu, sejarah masyarakat Aceh menunjukkan bahwa dua kalender telah hidup berdampingan sejak dulu, yakni Hijriah dan Masehi. 

Kalender Masehi digunakan untuk kebutuhan formal pendidikan, perkantoran, dan administrasi.

Sementara itu, kalender Hijriah menjadi rujukan dalam adat, peringatan keagamaan, dan momen-momen penting dalam sejarah Aceh.

Ketua Umum DPP Ikatan Sarjana Alumni Dayah (ISAD) Aceh, Tgk Mustafa Husen Woyla SPdI mengatakan, modernisasi telah membawa budaya "impor" yang tidak sesuai dengan tradisi Aceh.

Tiup terompet, pesta kembang api, hingga menunggu detik-detik pergantian tahun adalah tradisi yang asing bagi akar budaya Aceh.

“MPU Aceh telah mengeluarkan tausiah yang memberi panduan agar masyarakat tahu batasan syariat Islam dalam menyikapi tahun baru,"

"Tapi, seperti biasa, masalah datang dari tafsir yang meleset. Tausiah itu tidak pernah membolehkan perayaan tahun baru yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam,” ujarnya, Kamis (2/1/2024).

Dalam Taushiyah MPU Nomor 13 tahun 2024, Tgk Mustafa mengatakan terdapat hal-hal yang dilarang dalam malam pergantian tahun masehi, seperti pesta yang huru-hara, kembang api, hingga konser music.

“Tausiah MPU ini justru memberikan alternatif, mengisi malam pergantian tahun dengan kegiatan Islami seperti zikir, muhasabah, dan ktivitas yang membawa keberkahan, bukan kerusakan,” paparnya.

Namun menjadi masalah adalah, ungkap Tgk Mustafa, banyak orang hanya membaca judul berita dan menarik kesimpulan tanpa memahami isi taushiyah MPU secara utuh.

“Lebih parah lagi, ada pihak yang sengaja memelintir informasi untuk agenda tertentu,” bebernya.

Ia berharap kepada MPU Aceh dan pemerintah agar perlu lebih gencar mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjadikan kalender Hijriah sebagai rujukan utama.

Kalender Masehi tetap digunakan, tetapi cukup sebagai pelengkap.

“Bayangkan, surat-surat resmi di Aceh menggunakan tanggal Hijriah tanpa mencantumkan padanannya dalam kalender Masehi,"

"Dengan teknologi sekarang, konversi tanggal bukanlah masalah besar. Ini akan menjadi langkah kecil yang membawa dampak besar dalam memperkuat identitas keislaman Aceh,” ujarnya.

Lalu memperkuat budaya Islami di Aceh dengan tradisi zikir dan doa bersama.

Jika ini digalakkan di malam tahun baru, budaya “import” seperti pesta dan kembang api tidak akan punya tempat.

Karena itu, kata Tgk Mustafa, Aceh tidak butuh terompet atau kembang api untuk menyambut pergantian tahun.

“Tradisi itu bukan milik kita. Jika seluruh stakeholder di Aceh sepakat, keistimewaan ini bisa diakui lebih luas, larangan perayaan tahun baru Masehi bisa menjadi bagian dari hukum formal di bumi Serambi Mekkah,” jelasnya.

Namun, lanjutnya, ini bukan hanya soal aturan. Lebih dari itu, ini soal bagaimana masyarakat Aceh menjaga identitas.

Karena di tanah Serambi Mekkah, tradisi bukan sekadar simbol. Tetapi melainkan jiwa. Jiwa yang tangguh. Jiwa yang tahan terhadap serangan budaya asing.

“Aceh bisa berbeda tanpa harus kehilangan kehormatan. Dan di balik perbedaan itu, ada satu pesan yang selalu relevan, yakni kita tidak perlu menjadi orang lain untuk dihormati,” pungkasnya. (ar)