Layanan Bus Sekolah di Sabang Dihentikan Dampak Kontrak THL Berakhir, Pemko Janji Cari Solusi Cepat

Laporan Aulia Prasetya | Sabang

SERAMBINEWS.COM, SABANG – Operasional bus sekolah di Kota Sabang resmi dihentikan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) setelah berakhirnya kontrak kerja 19 Tenaga Harian Lepas (THL), termasuk tiga sopir bus sekolah. 

Keputusan ini berdampak pada layanan transportasi bus sekolah rute Anoi Itam dan SDLB Kota Sabang, sehingga mengancam kelancaran akses pendidikan bagi siswa.

Meski begitu, Pemerintah Kota (Pemko) Sabang bergerak cepat untuk mencari solusi. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sabang, Irfani memastikan, bahwa pelayanan ini tidak akan sepenuhnya terhenti. 

"Ini pelayanan tidak boleh berhenti. Kita sedang mencari pengganti sementara, baik dari dinas terkait maupun dinas lain yang bisa membawa bus," ujarnya.

Irfani juga menjamin bahwa upaya Pemko Sabang akan segera terlihat. 

"Akan diperbantukan supir dari dinas lain agar pelayanan masyarakat tidak terganggu. Kita pastikan untuk besok pelayanan tetap berjalan," tegasnya.

Penghentian layanan bus sekolah sempat memicu keresahan di kalangan orang tua siswa. 

Namun, langkah cepat pemerintah diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dan memastikan kelancaran aktivitas pendidikan.

Masyarakat kini menunggu tindakan nyata Pemko untuk merealisasikan janji tersebut.

Dewan sindir penerimaan PPPK

Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Sabang, Albina A Rahman, dengan tegas mengkritik kebijakan pemerintah terkait alokasi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Menurutnya, pemerintah telah gagal memprioritaskan kebutuhan yang mendesak.

“Jika sopir tidak tersedia, mengapa tidak memanfaatkan tenaga PPPK di Satpol PP untuk sementara waktu?” ujarnya.

“Mereka direkrut dalam jumlah besar. Suruh mereka menjalankan tugas ini,” tandas dia.

“Kalau nanti RSUD Sabang juga berhenti melayani pasien karena perawat kontraknya tidak diperpanjang, apakah kita juga akan menyuruh Satpol PP untuk memasang infus?” sindir Albina dengan nada tajam.

Albina juga menyoroti kebijakan alokasi tenaga PPPK yang dinilai tidak sesuai kebutuhan prioritas. 

“Alokasi tenaga PPPK seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan yang betul-betul mendesak,” urainya.

“Tapi kenyataannya alokasi untuk bidang yang dibutuhkan hanya satu dua orang, sementara bidang yang tidak jelas tupoksi kerjanya malah dibuka sampai puluhan orang,” kritik Albina. 

“Ini menunjukkan perencanaan yang sangat buruk,” lanjutnya. 

Ia juga menegaskan, bahwa kegagalan ini menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan pihak lain. 

“Jangan suruh saya cuci piring kotor karena orang lain makan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, penghentian operasional bus sekolah ini menjadi preseden buruk bagi pelayanan publik di Sabang. 

Selain membebani orang tua siswa, langkah ini juga menyoroti permasalahan mendasar dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) oleh pemerintah.(*)