India Siap Jadikan Sabang sebagai Pelabuhan Transshipment

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah India kembali menegaskan komitmennya untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kawasan Sabang.

Laporan Aulia Prasetya | Sabang

SERAMBINEWS.COM, SABANG - Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) bersama Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi membahas isu-isu strategis pengembangan Kawasan Sabang.

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Aceh, Banda Aceh, Senin (25/8/2025).

Rapat dipimpin oleh Sekda Aceh, M. Nasir, S.IP, serta dihadiri Asisten II Pemerintah Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, M.Si, Inspektur Aceh, Ir. Abdullah, ST, CFrA, Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen.

Kemudian Ketua Dewan Pengawas BPKS, Mawardi Ismail, Sekretaris Dewan Kawasan Sabang, Makmur, SH., serta sejumlah kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Aceh.

Agenda utama rapat adalah menindaklanjuti hasil pertemuan Gubernur Aceh dengan Duta Besar India di Jakarta pada 20 Agustus 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah India kembali menegaskan komitmennya untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kawasan Sabang.

Baca juga: Kebakaran Lahan RTH di Jalan Sabang – Balohan Berhasil Dipadamkan

Khususnya pengembangan Pelabuhan Sabang sebagai pelabuhan transshipment.

Pemerintah India bahkan menyatakan kesediaannya menanggung 85 persen pembiayaan pengembangan Pelabuhan Sabang.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia diharapkan menyediakan 15 persen pembiayaan untuk penyusunan Detail Plan Report (DPR).

“India sudah menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung pengembangan Pelabuhan Sabang.

Tugas kita adalah memastikan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar kerja sama strategis ini segera terealisasi,” ujar Sekda Aceh, M Nasir.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Aceh akan segera menyampaikan Surat Rekomendasi kepada Presiden RI guna mempercepat realisasi kerja sama investasi dengan India.

Baca juga: Ini Jadwal dan Tarif Kapal Feri Banda Aceh – Sabang dan Sebaliknya Besok Rabu, 27 Agustus 2025

Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga diharapkan segera mengaktifkan kembali mekanisme Joint Task Force (JTF) yang selama ini menjadi wadah koordinasi teknis kedua negara.