Sorot Pengadaan Mobil Dinas Bupati Rp 2,35 M, BEM Unimal: Tingkat Kemiskinan Aceh Utara Masih Tinggi

Sebab kebijakan tersebut dinilai tidak relevan dengan kondisi masyarakat Aceh Utara yang masih dihadapkan pada masalah kemiskinan

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM,LHOKSEUMAWE –Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Malikussaleh (BEM Unimal) mengkritisi pengalokasian anggaran sebesar Rp 2,35 miliar untuk pengadaan mobil dinas Bupati Aceh Utara pada APBK 2025.

Sebab kebijakan tersebut dinilai tidak relevan dengan kondisi masyarakat Aceh Utara yang masih dihadapkan pada masalah kemiskinan yang tinggi dan ketidakpastian nasib ribuan tenaga honorer.

“Di tengah tingginya angka kemiskinan dan persoalan besar lainnya, seperti status 4.120 honorer yang belum jelas, justru Pemerintah Aceh Utara memilih mengalokasikan anggaran besar untuk pengadaan mobil dinas baru,” ungkap Sekretris BEM Unimal Zulfikar melalui siaran pers yang diterima Serambinews.com Sabtu (18/1/2025).

Zulfikar juga menyoroti pengeluaran lainnya, yakni paket sewa kendaraan untuk keperluan asisten senilai Rp 576 juta yang tertera dalam Sistem Informasi Rancangan Umum Pengadaan (SiRUP) Setda Aceh Utara 2025.

Baginya, ini menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap masalah sosial yang dihadapi masyarakat.

"Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kesejahteraan rakyat," tegas Zulfikar.

Karena itu BEM Unimal berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dan lebih fokus pada solusi yang dapat mengatasi persoalan mendasar di Aceh Utara, seperti ketidakpastian status honorer yang berjumlah ribuan.

Anggaran sebesar itu lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer yang belum jelas nasibnya, bukan untuk pengadaan mobil dinas baru,” tambah Zulfikar.

“Ini menjadi tanda tanya besar untuk pemerintah aceh utara saat ini, apakah mobil yang sudah di pakai itu tidak layak lagi,” ujar Sekretaris BEM Unimal.

Pemkab Aceh Utara dapat mempertimbagkan terhadap kebijakan yang telah dirancang.

Harapannya Pemerintah Aceh Utara lebih mengedepankan kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan yang ada, bukan pengadaan mobil dinas baru untuk 2025.

“Coba dana ini dianggarkan untuk honorer yang belum jelas statusnya justru itu lebih bermanfaat,” ungkap Zulfikar Sekretaris Jenderal BEM Unimal

BEM Unimal juga meminta DPRK Aceh Utara jangan membisu dan menutup mata terhadap kebijakan ini, ini adalah tanggung jawab Legislatif dalam mengontrol kebijakan Pemerintah kabupaten Aceh Utara.(*)