Trump Kembali ke Gedung Putih, Memulai Era Pergolakan Baru

SERAMBINEWS.COM- Donald Trump akan dilantik kembali sebagai Presiden Amerika Serikat pada hari Senin (20/1/2025), memulai masa jabatan keduanya yang penuh gejolak dan kontroversial.

Upacara pelantikan ini menjadi momen penting dalam sejarah politik AS karena Trump berjanji untuk mendorong batas-batas kekuasaan eksekutif, memperketat kebijakan imigrasi, dan mengubah peran Amerika Serikat di panggung dunia.

Dalam kampanyenya, Trump menyampaikan janji untuk mengambil tindakan tegas terhadap para musuh politiknya, mendeportasi jutaan imigran ilegal, dan mengurangi peran AS dalam aliansi internasional yang telah lama dibentuk pasca-Perang Dunia Kedua.

Pelantikan ini melengkapi kebangkitan kembali Trump setelah serangkaian tantangan hukum dan politik yang luar biasa. Trump telah selamat dari dua persidangan pemakzulan, satu hukuman pidana, dua percobaan pembunuhan, serta satu dakwaan terkait upaya untuk membatalkan hasil pemilu 2020.

Sebelumnya, pada tahun 2020, Trump kalah dari Joe Biden dalam pemilu, namun meskipun kehilangan Gedung Putih, Trump berhasil memenangkan pemilu kembali dengan suara terbanyak nasional atas Wakil Presiden Kamala Harris, meskipun tidak mencapai mayoritas 50 persen.

Upacara pelantikan akan dilaksanakan di dalam Rotunda Gedung DPR AS, sebuah lokasi yang dipilih untuk pertama kalinya dalam 40 tahun akibat cuaca dingin yang sangat ekstrem.

Pelantikan ini diwarnai dengan simbolisme, mengingat peristiwa sebelumnya pada tahun 2021 ketika para pendukung Trump menyerbu Gedung Capitol dalam upaya gagal untuk mencegah kekalahannya dalam pemilu.

Trump, yang memulai masa jabatan pertamanya dengan retorika yang mengobarkan perpecahan, kembali dengan penuh percaya diri untuk memulai masa jabatan keduanya.

Salah satu janji penting yang akan dilaksanakan Trump pada hari pertama masa jabatannya adalah memberikan amnesti kepada lebih dari 1.500 orang yang terlibat dalam serangan 6 Januari 2021.

Langkah ini sejalan dengan visinya untuk merombak kebijakan imigrasi, yang akan lebih ketat dan agresif.

Pada kampanyenya, Trump juga berjanji akan menerapkan pembatasan imigrasi yang lebih ketat, khususnya dengan menggolongkan kartel narkoba sebagai "organisasi teroris asing" dan memperkenalkan keadaan darurat di perbatasan AS-Meksiko.

Selain itu, Trump berencana untuk memulai pelantikan dengan tanda tangan sejumlah perintah eksekutif yang akan mengubah kebijakan pemerintahan yang ada.

Sebagai contoh, Trump diperkirakan akan menarik AS dari perjanjian iklim Paris dan mencabut beberapa kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh pemerintahan Biden.

Beberapa kebijakan ini kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum di pengadilan, mengingat banyak pihak yang menentang langkah-langkah ini.

Setelah memenangkan pemilu, Trump memiliki kontrol yang lebih besar atas Kongres, dengan mayoritas Partai Republik yang mendominasi baik di Senat maupun di DPR AS.