Berita Pidie

Terkait Penanganan Ruas Jalan Rusak Parah di Pidie, Komisi I DPRK Audiensi ke DPRA

Hasil kajian selama 15 tahun terakhir ruas jalan berstatus Provinsi Aceh di Kabupaten Pidie dengan kondisi sangat memperhatikan

|
Penulis: Idris Ismail | Editor: Nur Nihayati
IST
Komisi I DPRK Pidie melakukan foto bersama Komisi IV DPR Aceh usai melakukan audiensi terhadap penanganan ruas jalan di tujuh kecamatan di Pidie yang telah rusak parah, Jumat (23/1/2025). SERAMBINEWS.COM/Dok Komisi I DPRK Pidie 

 

Hasil kajian selama 15 tahun terakhir ruas jalan berstatus Provinsi Aceh di Kabupaten Pidie dengan kondisi sangat memperhatikan

Laporan Idris Ismail I Pidie 

SERAMBINEWS.COM, SIGLI- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie melakukan audiensi dengan Komisi IV DPR Aceh, Kamis (23/1/2025).

Pertemuan itu membahas penanganan sejumlah titik ruas jalan status provinsi yang berada di Kabupaten penghasil emping melinjo dengan kondisi sangat memprihatikan alias rusak parah.

"Hasil kajian selama 15 tahun terakhir ruas jalan berstatus Provinsi Aceh di Kabupaten Pidie dengan kondisi sangat memperhatikan,"sebut ketua Komisi I DPRK Pidie, Mahrum Tahir didampingi wakil ketua Chairil Umam bersama anggota Zulfazli, Al-Kautsar, Muhifuddin, Jufinda serta Tgk Muhammad kepada Serambinews.com, Jumat (24/1/2025).

Menurut Makhrum Tahir, salah satu titik ruas jalan bertatus Provinsi Aceh di Pidie yaitu, ruas jalan Peukan Pidie-Jabal Ghafur dan ruas jalan Sigli -Simpang Tiga - Kembang Tanjong-Teupin Raya serta Geumpang-Batas Meulaboh.

Kondisinya sangat memprihatikan ketika dilewati masyarakat.

Persoalan ini mesti segera ditindaklanjuti apalagi "jeritan" masyarakat Pidie telah berlangsung belasan tahun.

"Komisi I DPRK berkomitmen untuk memperjuangkan persoalan akses jalan utama bagi tujuh kecamatan di Pidie,"ujarnya.

Ketua Komisi IV DPR Aceh, Nurdiansyah bersama anggota Munawar Ngoh Wan dan Khalid SPdI kepada Serambinews.com, Jumat (24/1/2025) mengatakan, penanganan ruas jalan akses masyarakat bagi enam kecamatan masyarakat mesti ditangani lewat koordinasi dengan semua pihak terkait.

"Persoalan ini tidaklah mudah, maka membutuhkan komitmen bersama sehingga jeritan akses masyarakat dapat tertangani secara maksimal,"ujarnya.

Ditambahkan, Nurdiansyah pihaknya secara bersama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat Pidie yang telah disampaikan komisi 1 DPRK.

"Kami juga berkomitmen memperjuangkan hak-hak asasi atas akses jalan umum secara menyeluruh,"ungkapnya. (*)

 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved