Mesir Galau Soal Rencana Trump 'Usir' Warga Gaza, Takut Hubungannya dengan AS Rusak

SERAMBINEWS.COM - Rencana Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang ingin memindahkan warga Gaza ke wilayah Mesir dan Yordania mendapat reaksi keras dari pemerintah Mesir.

Pengumuman tersebut memicu kekhawatiran dan penolakan langsung dari Kairo.

Dalam pernyataannya, pemerintah Mesir menyebutkan bahwa rencana tersebut tidak dapat diterima dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip internasional serta hak-hak warga Palestina.

Mesir menegaskan bahwa solusi terhadap masalah Gaza dan Palestina harus tetap berlandaskan pada hak-hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, dan bukan melalui pemindahan paksa atau pengungsian ke negara lain.

Namun bagaimana Mesir, dalam praktiknya, dapat menyesuaikan keseimbangan kekuatan dalam menghadapi rencana Trump dan menghadapi tekanan-tekanan tersebut dalam konteks ini?

Sejak penandatanganan perjanjian perdamaian Mesir-Israel pada tahun 1979, Mesir telah menegaskan komitmennya terhadap perjuangan Palestina, dan terus mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya kerangka kerja untuk mencapai perdamaian yang adil.

Kairo baru-baru ini menekankan, melalui pernyataan resmi, penolakan total terhadap gagasan pemindahan warga Palestina ke Sinai, dan menggambarkannya sebagai pelanggaran kedaulatan Mesir dan pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina

Menurut politisi dan pakar yang berbicara kepada Al-Araby, peran politik Mesir tidak boleh terbatas pada penolakan publik, namun lebih kepada memimpin upaya regional dan internasional untuk menyatukan negara-negara Arab melawan rencana apa pun yang mengancam hak-hak Palestina.

Mereka menilai, melalui koordinasi dengan negara-negara seperti Yordania dan Arab Saudi, Mesir harus berupaya menekankan pentingnya menyelesaikan masalah Palestina dari akarnya, alih-alih memberikan solusi sementara yang memperdalam krisis.

Mereka percaya bahwa diplomasi Mesir harus memainkan peran penting dalam menghadapi rencana Trump dan menyesuaikan keseimbangan kekuatan, dengan berinvestasi dalam hubungan strategis dengan negara-negara besar seperti Uni Eropa, Rusia dan Tiongkok, karena Mesir harus berusaha keras untuk memberikan solusi yang jelas.

Namun menurut para ahli juga, menggunakan kartu politik dan diplomasi memerlukan, pertama dan terutama, kemauan untuk melakukannya, dan kemauan tersebut pertama-tama membutuhkan kemampuan, yang dapat diperoleh dengan memiliki keputusan politik, dan itulah tantangan yang harus dihadapi oleh orang Mesir.

Pemerintah menghadapi ketidakmampuannya menyediakan kebutuhan dan kebutuhan dasar rakyat Mesir dalam hal bahan pangan dan minyak bumi, dengan meningkatnya tagihan impor, mengingat kekurangan mata uang asing yang parah dan peningkatan besar dalam utang luar negeri.

Nampaknya pemerintah Mesir sudah puas dengan pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri untuk menegaskan penolakan Mesir terhadap isu pengusiran warga Palestina.

Sementara kritik dan sikap menolak usulan ini semakin meningkat dari beberapa pihak, sikap resmi Mesir nampaknya puas untuk bergerak di belakang layar.

Al-Araby mengetahui bahwa arahan dikeluarkan oleh otoritas keamanan kepada partai, serikat pekerja, tokoh masyarakat, dan media (resmi) untuk mengumumkan penolakan mereka terhadap pernyataan Trump mengenai pemindahan warga Palestina, namun tanpa tindakan apa pun di lapangan.