Dunia 24 Jam: Suriah Punya Presiden Baru, AS Bekukan Bantuan Luar Negeri, Rusia Caplok Pokrovsk

Dunia 24 Jam: Suriah Punya Presiden Baru, AS Bekukan Bantuan Luar Negeri, Rusia Caplok Pokrovsk

SERAMBINEWS.COM - Dalam kurun waktu 24 jam terakhir, Kamis (30/1/2025) dunia menyaksikan berbagai peristiwa penting yang berpotensi mengubah lanskap politik dan keamanan internasional. 

Beberapa kejadian utama mencakup pergantian kepemimpinan di Suriah, keputusan Amerika Serikat untuk membekukan bantuan luar negeri, serta langkah Rusia yang mencaplok wilayah Pokrovsk.

1. Suriah Punya Presiden Baru

Kantor Berita Suriah (SANA) melaporkan bahwa Ahmed al-Sharaa, pemimpin de facto Suriah, telah ditunjuk sebagai Presiden sementara negara tersebut.

Menurut SANA, al-Sharaa juga diberi wewenang untuk membentuk dewan legislatif sementara. 

Dewan ini akan menjalankan tugasnya sampai konstitusi baru Suriah diadopsi.

Dalam pengumuman pada Rabu (29/1/2025), juru bicara militer Suriah, Hassan Abdel Ghani mengumumkan bahwa semua faksi militer di Suriah harus bergabung menjadi tentara dan mengabdi pada pemerintahan baru dibawah kekuasaan sementara al-Sharaa.

2. Kegagalan Kebijakan Trump Pertama

Pada Rabu (29/1/2025), Bagan Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB) mengumumkan bahwa sebuah memorandum tentang pembekuan hibah dan pinjaman federal yang diperintahkan oleh Presiden Trump telah dibatalkan.

“Memorandum OMB M-25-13 telah dicabut. Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai perintah eksekutif Presiden, silakan hubungi lembaga penasihat federal,” laporan CNN mengutip pemberitahuan dari Gedung Putih.

Dalam sebuah postingan di media sosial, Alexandria Ocasio-Cortez, anggota Kongres dari Partai Demokrat (AS), mengatakan bahwa pembatalan rekaman oleh OMB adalah kegagalan besar pertama bagi Trump.

Sebelumnya, pada Senin malam (waktu AS), OMB mengumumkan sebuah memorandum tentang penghentian sementara subsidi federal senilai triliunan dolar mengikuti perintah Trump.

Dalam dokumen dua halaman tersebut, penjabat direktur OMB Matthew J Vaeth menginstruksikan lembaga-lembaga tersebut untuk menghentikan semua aktivitas yang terkait dengan pencairan dan pembayaran bantuan keuangan.

Tujuannya adalah untuk menilai kembali pengeluaran agar konsisten dengan perintah eksekutif Trump.

Namun hakim federal AS, Loren AliKhan pada Selasa (28/1/2025), meminta untuk memblokir perintah Trump untuk membekukan tunjangan federal. 

Hakim AliKhan mengatakan perintah tersebut dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki.