Pemkab Aceh Timur Gelar Pertemuan dengan BKSDA Aceh Bahas Konflik Satwa Liar

"Perwakilan BKSDA Aceh telah menurunkan dua tim ke lapangan. Saat ini, mereka tengah memasang dua perangkap harimau di kawasan Indra Makmur serta menangani konflik gajah liar di Peunaron," ujar Muntasir.

Laporan Maulidi Alfata | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Timur, Amrullah M Ridha, mengadakan pertemuan dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh untuk membahas penanganan konflik satwa liar yang meresahkan warga di beberapa kecamatan.

Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (7/2/2025) ini menyoroti gangguan harimau dan gajah liar yang mengancam masyarakat dan menyebabkan kerugian besar.

Juru Bicara Pemkab Aceh Timur, Muntasir Ramli, mengungkapkan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk respons cepat pemerintah daerah terhadap keluhan warga terkait serangan satwa liar di empat kecamatan.

Berdasarkan data Pemkab Aceh Timur, tiga kecamatan, Indra Makmur, Nurussalam, dan Pante Bidari mengalami gangguan harimau, sementara Kecamatan Peunaron menghadapi gangguan gajah liar.

"Perwakilan BKSDA Aceh telah menurunkan dua tim ke lapangan. Saat ini, mereka tengah memasang dua perangkap harimau di kawasan Indra Makmur serta menangani konflik gajah liar di Peunaron," ujar Muntasir.

Ia juga menambahkan bahwa BKSDA Aceh meminta dukungan dari Pemkab Aceh Timur untuk menangani permasalahan ini secara menyeluruh.

Sepanjang Januari hingga Februari 2025, serangan satwa liar telah menyebabkan tujuh ekor ternak milik warga mati akibat diterkam harimau.

Baca juga: Diduga Keracunan, Gajah Betina Ditemukan Mati di Aceh Timur, BKSDA Sempat Lakukan Perawatan 10 Hari

Sementara itu, sekitar 50 hektare lahan perkebunan di Peunaron rusak akibat aktivitas gajah liar, mengakibatkan kerugian ratusan juta rupiah.

Oleh karena itu, pemerintah mengimbau para peternak agar sementara waktu mengandangkan ternaknya untuk mengurangi risiko serangan.

Muntasir menjelaskan bahwa meningkatnya konflik satwa liar dengan manusia disebabkan oleh kerusakan lingkungan dan perburuan liar yang mengganggu habitat alami harimau serta gajah.

"Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berkomitmen untuk menata ruang dengan memperhatikan aspek lingkungan serta perlindungan ekosistem agar konflik seperti ini dapat diminimalisir," pungkasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan BKSDA Aceh, Kamaruzzaman Juru Bicara Pemkab Aceh Timur, Muntasir Ramli, serta anggota DPRK Aceh Timur, Muhammad Syuhada.(*)

Baca juga: Pj Bupati Aceh Timur Tanggap Cepat Keluhan Warga Soal Serangan Gajah Liar