Usai Dilantik, Syech Muharram Ingatkan Kepala Dinas: Yang Merasa Curang, Hari Ini Bertobat

Mengenai IPDN, ia menyebutkan pihaknya telah menghibahkan 40 hektare tanah di Kota Jantho untuk pembangunan kampus tersebut. 

"Kami telah menyiapkan lahan, tinggal bagaimana pemerintah pusat merealisasikannya dan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem IPDN Aceh bisa terwujud," sebutnya.

Karenanya, ia juga meminta dukungan penuh dari seluruh instansi, lembaga, dan masyarakat untuk bersama-sama dan saling membahu membawa perubahan positif bagi Aceh Besar.

Muharram juga menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan semua elemen di Aceh Besar, tanpa ada oposisi. 

"Di Aceh Besar tidak ada oposisi, yang ada hanya koalisi bersama. Kami ingin menyatukan seluruh elemen, baik masyarakat Aceh Besar di dalam maupun di luar daerah, ulama, pengusaha, intelektual, dan akademisi serta pemuda untuk membawa perubahan," ungkapnya.

"Saya dan Pak Syukri tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja bersama untuk kemajuan Aceh Besar," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, membacakan amanat Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya bupati dan wakil bupati menjalankan amanah masyarakat dengan kerja nyata dan program pembangunan yang konkret.

"Kepercayaan masyarakat harus dijawab dengan kerja keras dan program yang berpihak kepada rakyat. Pasangan ini memang dari jalur independen, tetapi setelah terpilih, mereka harus membangun komunikasi dan berkolaborasi dengan partai politik di parlemen serta pemerintah provinsi demi kemajuan Aceh Besar," tegasnya.

Ia juga menyinggung tantangan baru yang dihadapi Aceh, salah satunya pemotongan dana Otonomi Khusus (Otsus). 

"Ini tantangan yang harus disikapi dengan bijak. Kita perlu strategi untuk memastikan pembangunan tetap berjalan meski dana Otsus berkurang," katanya.

Selain itu, Mualem juga menyoroti pentingnya pendirian Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Aceh. 

"IPDN telah diusulkan sejak gubernur pertama setelah perdamaian, namun hingga kini belum terealisasi karena perdebatan internal mengenai lokasinya. Insya Allah nanti, jika bukan di Banda Aceh, maka di Aceh Besar," ujarnya.

Ia pun berpesan kepada bupati dan wakil bupati agar selalu mendapatkan restu ulama dalam setiap kebijakan yang diambil. 

"Setiap pembangunan harus didukung oleh para ulama agar mendapatkan keberkahan," pungkasnya.(*)