Mantan PM Turki Ahmet Davutoglu Usulkan Gaza Jadi Wilayah Turki, " Gaza Bagian Kekaisaran Ottoman"

SERAMBINEWS.COM -Mantan Perdana Menteri Turki, Ahmet Davutoglu, mengusulkan sebuah gagasan kontroversial yang mengundang perhatian internasional.

Davutoglu mengusulkan agar Jalur Gaza dijadikan wilayah Turki, dengan status otonomi, sampai negara Palestina merdeka terbentuk.

Davutoglu menyarankan agar diadakan referendum di Gaza untuk memberikan kesempatan kepada penduduk setempat menentukan apakah mereka ingin wilayah tersebut menjadi bagian dari Turki dalam bentuk wilayah otonomi sementara. 

Davutoglu berargumen bahwa Gaza secara historis merupakan bagian dari Turki, dikutip dari Al Mayadeen.

Pria berusia 65 tahun itu menekankan pentingnya hubungan historis antara Turki dan rakyat Gaza.

"Turki, sebagai penerus sah Kekaisaran Ottoman, harus memperlakukan rakyat Gaza sebagai sahabat sepanjang sejarah dan sesama warga negara," kata Davutoglu dalam sebuah pernyataan.

"Biarkan rakyat Gaza mengadakan referendum dan bergabung dengan Turki sebagai wilayah otonom hingga negara Palestina berdiri. Keputusan ada di tangan rakyat Gaza," tegasnya.

Davutoglu, yang kini memimpin Partai Masa Depan, menyatakan bahwa Jalur Gaza adalah bagian sah dari Kekaisaran Ottoman.

Ia menyatakan pendudukan Israel atas wilayah tersebut adalah ilegal menurut hukum internasional.

Rencana Trump Ambil Alih Gaza

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan rencana kontroversial terkait Gaza.

Trump mengusulkan Amerika Serikat dapat mengambil alih Gaza dan mengubahnya menjadi "Riviera Timur Tengah".

Pernyataan tersebut dia lontarkan selama pertemuan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di Gedung Putih awal bulan ini.

Rencana ini memicu kemarahan global, dengan banyak pihak yang menganggapnya sebagai bentuk pembersihan etnis.

Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan meyakinkan Mesir dan Arab Saudi untuk menerima warga Palestina yang mengungsi dari Gaza.

Netanyahu kemudian mengusulkan bahwa Arab Saudi bisa menerima warga Palestina dan mendirikan negara Palestina di tanah Saudi.