Mantan PM Turki Ahmet Davutoglu Usulkan Gaza Jadi Wilayah Turki, " Gaza Bagian Kekaisaran Ottoman"

Pada Senin (10/2/2025), Trump mengumumkan warga Palestina tidak akan diberi hak untuk kembali ke Gaza dan bahwa mereka akan diberikan tempat tinggal yang lebih baik di lokasi pemukiman kembali di luar Gaza.

Hal ini semakin memperburuk ketegangan internasional terkait nasib Gaza dan Palestina.

Serentetan Penolakan terhadap Rencana Trump Ambil Alih Gaza

• Korea Utara

Korea Utara menolak dengan tegas usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk "mengambil alih" Jalur Gaza dan merelokasi warga Palestina ke negara lain.

Usulan tersebut dianggap sebagai bentuk "pengusiran paksa warga Gaza", menurut laporan dari Anadolu.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor berita pemerintah Korea Utara, KCNA, Pyongyang menegaskan kedaulatan nasional tidak bisa menjadi bahan negosiasi, apalagi dengan Amerika Serikat.

"Pada saat darah dan air mata masih tertumpah di Jalur Gaza dan kekhawatiran tumbuh di dalam dan luar negeri tentang keadaan yang rapuh ini, dunia dikejutkan oleh retorika keterlaluan yang menginjak-injak harapan Palestina akan perdamaian dan kehidupan yang stabil di kawasan tersebut," ungkap Korea Utara.

• Vatikan 

Menteri Luar Negeri Vatikan Pietro Parolin menjelaskan bahwa penduduk Palestina harus tetap berada di tanah mereka.

“Ini adalah salah satu poin mendasar dari Tahta Suci: tidak ada deportasi," katanya, seperti dikutip dari kantor berita ANSA.

Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan resmi di Italia pada Kamis (13/2/2025).

Parolin menambahkan memindahkan warga Palestina akan menciptakan ketegangan regional dan dianggap tidak masuk akal.

Parolin juga mencatat bahwa negara-negara tetangga, termasuk Yordania, menolak usulan Trump tersebut.

Paus Fransiskus juga turut bersuara mengenai isu ini.

Ia mengkritik rencana Trump untuk deportasi massal migran yang tidak berdokumen di Amerika Serikat.

Dia menekankan pentingnya martabat manusia, mengatakan bahwa memulangkan orang-orang yang melarikan diri dari negara mereka dalam keadaan sulit adalah tindakan yang merusak martabat para migran.

Kepala perbatasan Trump, Tom Homan, menanggapi pernyataan Paus dengan mengharapkan agar pemimpin gereja tersebut tetap berpegang pada nilai-nilai Gereja Katolik.