Abu Salam Siap Fasilitasi Mualem dan Petronas, Andai Tak Kabulkan Hapus Sistem Barcode BBM di Aceh

Diketahui sebelumnya, beberapa negara bagian di Malaysia, seperti Sarawak dan Sabah, telah berhasil mendapatkan hak pengelolaan migasnya secara lebih otonom dari pemerintah pusat.

“Kalau pusat terus mempersulit Aceh, kita siap melakukan hal yang sama. Kita bisa mengundang Petronas atau investor lain untuk mengelola sumber daya kita sendiri, tanpa bergantung pada Jakarta,” kata Abu Salam.

Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf-Fadhlullah telah menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan hak rakyat Aceh dalam mendapatkan akses BBM yang lebih adil. Jika pusat tetap memaksakan sistem barcode yang tidak berlaku di daerah lain, maka Aceh tidak punya pilihan selain mengambil langkah drastis.

“Kami bukan meminta-minta, kami menuntut hak kami! Jika keadilan tidak diberikan, maka kami akan mengambil langkah strategis demi kepentingan rakyat Aceh,” tegas Abu Salam. 

Aceh bukan sekadar provinsi biasa. Dengan statusnya sebagai daerah yang memiliki perjanjian khusus dalam MoU Helsinki dan UUPA, Aceh memiliki dasar hukum untuk menentukan arah kebijakan ekonominya sendiri, termasuk dalam pengelolaan migas.

Jika Pemerintah Pusat tetap menutup telinga terhadap tuntutan ini, bukan tidak mungkin Aceh benar-benar akan menghadirkan alternatif baru dalam sektor energi.

"Dan ketika saat itu tiba, pusat tidak bisa lagi memaksa Aceh tunduk pada kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat," pungkasnya.(*)