Panwaslih Apresiasi KIP Banda Aceh Tak Digugat ke MK, Ini Sejumlah Masukan ke Depan

“Kami mengundang stakeholder yang terlibat. Fokus kepada evaluasi, yang baik kita tingkatkan, yang kurang akan kita

Laporan Sara Masroni | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Rabu (19/2/2025).

Ketua KIP Kota Banda Aceh, Yusri Razali mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk melihat kembali kekurangan-kekurangan di Pemilu 2024, baik dari segi regulasi hingga teknis. 

“Kami mengundang stakeholder yang terlibat. Fokus kepada evaluasi, yang baik kita tingkatkan, yang kurang akan kita sempurnakan,” kata Yusri.

Dia juga sempat menyinggung soal KIP Banda Aceh mendapat penghargaan terbaik nasional kategori penyusunan dan realisasi anggaran hingga peningkatan persentase partisipasi pemilih pada Pemilu 2024, baik itu Pilpres, Pileg maupun Pilkada.

“Dan ke depan kita akan terus meningkatkan persentase partisipasi pemilih supaya lebih besar lagi,” ujar Yusri.

Sementara Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh, Indra Milwady mengapresiasi peningkatan jumlah persentase partisipasi pemilih pada Pemilu 2024, serta tidak adanya terhadap KIP ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita sepakat Pemilu di Banda Aceh sangat baik, tidak ada permasalah yang berarti dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan,” kata Indra.

“Alhamdulillah juga tidak ada gugatan untuk KIP Kota Banda Aceh ke MK,” tambahnya.

Namun beberapa hal menurutnya perlu menjadi bahan evaluasi. Terutama terkait transparansi data pemilih maupun data pendukung ketika diminta oleh Panwaslih.

Selanjutnya dia juga menyarankan agar Pemilu ke depan, khusus Pileg daerah seperti DPRK dan DPRA dilakukan bersamaan dengan Pilkada saja, bukan bersamaan Pilpres.

“Ditarik saja, supaya ini tidak jomplang partisipasi pemilih atau Pilpres Pileg dengan Pilkada,” kata Indra.

Dalam FGD tersebut, sejumlah stakeholder menyampaikan masukan, termasuk sosialisasi yang lebih gencar ke kampus terkait pindah memilih, agar para perantauan dapat memberikan hak suaranya mengingat warga kampus kerap golput karena minim sosialisasi terkait Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).(*)