Terima Pengurus FKUB Aceh, Wali Nanggroe: Jaga Kerukunan yang sudah Lama Terjalin

SERAMBINEWS.COM, Banda Aceh - Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar dalam arahan dan masukannya kepada rombongan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Aceh berpesan untuk selalu menjaga kerukunan umat beragama yang sudah lama terjalin di Aceh.

Hal itu disampaikan Paduka di Istana Wali Nanggroe Aceh saat menerima 21 pengurus FKUB Aceh, Senin (24/2/2025). 

Menurut sejarah, di Aceh tidak pernah terjadi konflik berbau keagamaan, baik antarsuku maupun antaragama. “Masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi kehormatan agama lain,” ujar Wali Nanggroe. 

Bahkan, lanjut Wali, saat di Ibukota Jakarta terjadi kekacauan pada 1998, memburu serta mengganggu suku Tionghoa, di Aceh hal itu tidak terjadi dan malah penduduk agama lain lebih merasa aman dan nyaman.

Wali menambahkan, masyarakat Aceh memahami agama Islam secara menyeluruh, maka konflik antaragama itu tidak terjadi.

“Oleh karena itu menjadi peran kita semua untuk terus menjaga agar kerukunan antar umat beragama di Aceh terus saja berlangsung,” pesannya.

Sementara itu, Ketua FKUB Aceh, A Hamid Zein atau sering disapa Ayah Hamid, menyampaikan rasa terima kasih sudah menerima rombongan FKUB di kediaman Wali.

“Kami datang bersilaturrahmi meminta arahan, petunjuk, karena Wali merupakan orang yang paling dituakan di Aceh,” ungkapnya.

Ayah Hamid mengatakan dalam melakukan aktivitasnya, pihak FKUB Aceh memegang Qanun No. 4 tahun 2016 yang mengatur kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah.

Baca juga: 7 Kandidat Terkuat Pengganti Paus Fransiskus Jika Wafat, Ada yang dari Asia Tenggara, Siapa Saja?

“Adapun yang menjadi tugas kami antara lain: Melakukan dialog dengan tokoh agama; Menyerap aspirasi masyarakat; Menyalurkan aspirasi kepada pemerintah dan juga mensosialisasikan aturan terkait mengenai keagamaan,” ujar Ayah Hamid.

“Untuk itu kami meminta kepada Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Malik Mahmud agar menjadi mediator dalam potensi konflik sosial (agama) sesuai dengan Tupoksi Wali Nanggroe yaitu menjadi Pemersatu masyarakat Aceh,” ujar Hamid.

Pada kesempatan tersebut, mantan Sekwan DPR Aceh ini menjelaskan beberapa hal mengenai tantangan dalam menjaga kerukunan umat beragama di Aceh.

Ayah Hamid mengatakan bahwa masalah yang paling besar adalah Aceh selalu dicap intoleran, apakah ada yang salah dengan metode penelitian yang dilakukan ataupun salah persepsi dan pemahaman terhadap Aceh. Saya rasa indikatornya harus diubah, pinta Ayah Hamid.

Mengenai toleransi di Aceh, Yuswar, tokoh masyarakat Budha, bercerita bahwa dia yang sudah 5 generasi berada di Banda Aceh sejak tahun 1910 dan aman.

Yuswar menyampaikan umurnya kini memasuki 74 tahun, sejak saya lahir sampai dengan sekarang Aceh sangat aman, nyaman dan tanpa tekanan tinggal di Aceh.

“Kepada orang luar yang bertanya dengan bangga saya menyatakan bahwa saya orang Aceh yang beretnis Tionghoa,” ujarnya.

"Saya pernah jadi ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Banda Aceh, dari sini dapat kita melihat bahwa Aceh ini tidak membedakan suku, etnis dan agama", ungkap Yuswar. 

Hal ini juga diperkuat oleh tokoh Kristen Aceh, Idaman Sembiring. Dia mengatakan bahwa sejak tahun 1981 merantau ke Aceh sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan di USK. 

“Sepengetahuan saya ada 45 ribu warga Kristen dari berbagai sekte tinggal di Aceh dan semua mereka aman,” katanya.

Idaman mengatakan sejak berada di Aceh dari tahun 1981 sampai 2025 saat ini tidak ada konflik agama yang berarti. 

“Kehidupan warga Kristen berlangsung aman dan tenteram, saya merasakan itu,” ujarnya dalam Bahasa Aceh.

Hal yang sama juga dikatakan oleh tokoh umat Katolik, Baron Pandiangan dan Tokoh Hindu, Paini.

Hadir dalam audiensi tersebut antara lain Staf Khusus Wali Dr M Rafiq, Ketua FKUB Aceh A Hamid Zein SH MH, Sekretaris Hasan Basri M Nur PhD, Tgk Abdullah Usman, Suardi Saidi, Muhammad Nas, Dr Nurjannah, Dr Muslem Daud, Prof Damanhuri Basyir, Nurdin AR.

Juga tampak hadir Kepala Sekretariat FKUB Aceh Surya Edi Rachman SIP MIP, Zairil Terbangan, Rudi Singkia, Mirza Ferdian, dan sejumlah pengurus FKUB Aceh lainnya. []