Kim Jong-Un Eksekusi Mati 10 Pejabat Pada 31 Januari di Depan Publik, Terkait Kekosongan Stok Beras

SERAMBINEWS.COM - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-Un, kembali melakukan eksekusi mati terhadap 10 pejabat yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi.

Eksekusi ini dilaksanakan di depan umum di Provinsi Jagang, Usi, sebagai bagian dari upaya keras rezim untuk memberantas praktik korupsi dalam pemerintahan.

Aksi eksekusi yang mengejutkan ini menambah daftar panjang tindakan keras yang diambil oleh Kim Jong-Un terhadap pejabat-pejabat yang dianggap merugikan negara. 

Berdasarkan sumber dari Daily NK yang dilansir dari kompas.tv, Kamis (27/2/2025), pejabat yang dieksekusi termasuk anggota badan inspeksi pertanian daerah dan kepala cabang Kementerian Jaminan Sosial setempat.

Eksekusi dilakukan pada 31 Januari, menyusul kecaman terhadap para pejabat pada pertemuan ke-30 Sekretariat Sentral Kedelapan Partai Pekerja Korea baru-baru ini, di mana tindakan mereka dikecam sebagai kejahatan anti-rakyat.

Eksekusi cepat itu dilakukan segera setelah rapat sekretariat, meski beberapa pejabat lain yang terlibat masih dalam penyelidikan.

Mereka termasuk kepala sekretaris komite partai daerah, dan anggota komite manajemen pertanian, yang terhindari dari putaran eksekusi ini sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut.

Menurut sumber tersebut, skandal ini dimulai pada musim gugur lalu ketika pejabat setempat menuntut warga biasa untuk menutupi kekurangan kuota pasokan beras militer.

Para pejabat itu berada di bawah tekanan memenuhi mandat partai untuk memastikan tanpa syarat pasokan beras militer.

Ketika kepatuhan publik tidak cukup, badan inspeksi pertanian membentuk tim untuk melakukan penggeledahan dari rumah ke rumah.

“Penggeledahan rumah ini bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi kali ini melewati batas,” kata sumber tersebut.

“Para inspektur tak hanya menyita gandum, mereka mengambil ternak dan peralatan rumah tangga, menghancurkan mata pencaharian warga,” ucapnya.

Tingkat keparahan tindakan ini mendorong warga membuat perbandingan historis, dengan beberapa mengatakan bahwa polisi Jepang selama pendudukan tak akan melakukan hal seperti itu.

Mereka juga mengatakan bahwa masa sekarang lebih sulit daripada selama era kolonial.

Situasi memburuk ketika warga melaporkan pelanggaran tersebut di Kantor Kementerian Jaminan Sosial Daerah.