Konferensi Pembangunan Kembali Gaza Bakal Dihadiri 100 Negara, 400.000 Apartemen akan Dibangun

Tahap ketiga atau terakhir akan memakan waktu 2,5 tahun dan memerlukan biaya $30 miliar atau Rp490 triliun. Pada tahap ini akan ada pembangunan apartemen tambahan sebanyak 200.000 unit.

Disebutkan bahwa ada sekitar 30.000 ribu rumah di Gaza yang tidak hancur total oleh serangan Israel selama 1,5 tahun.

Sebanyak 400.000 apartemen yang akan dibangun itu bisa menangani pertambahan penduduk Gaza hingga tahun 2030. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdellatty mengatakan jumlah penduduk Gaza akan mencapai 3 juta jiwa.

Sayangnya, rencana Mesir itu tidak disukai oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump maupun Israel.

Sebelumnya, Trump juga pernah mengungkapkan rencana pembangunan kembali Gaza. Rencana itu kontroversial dan mendapat kecaman lantaran harus memindahkan paksa warga Palestina.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Brian Hughes mengatakan Trump sudah menolak rencana Mesir.

Trump meyakini rencana itu tidak sesuai dengan kenyataan saat ini di Gaza. Dia mengatakan Gaza kini tak bisa dihuni. Warga Palestina tak bisa hidup secara manusiawi di antara puing-puing dan bom yang gagal meledak.

Menurut Mesir, Otoritas Palestina (PA) akan mengawasi pembangunan kembali Gaza melalui Komite Pemerintahan Gaza selama enam bulan pertama. Komite itu akan berisi teknokrat dan anggota nonpartisan.

Sementara itu, Middle East Eye melaporkan Mesir itu juga ditujukan untuk memudahkan kembalinya PA ke Gaza.

Nantinya Mesir dan Yordania akan melatih aparat kepolisian Palestina untuk menyiapkan pembangunan kembali Gaza.

Bisa jadi nantinya akan ada negara lain yang ikut serta untuk memberikan bantuan politik dan keuangan.

Anggota Parlemen Mesir Kutuk Netanyahu atas Kejahatan Perang karena Menghalangi Bantuan untuk Gaza

Anggota parlemen Mesir mengecam keputusan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memblokir masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan menyebutnya sebagai kejahatan perang dan pelanggaran hukum internasional yang mencolok. 

Para anggota parlemen menekankan bahwa Israel menggunakan kebijakan hukuman kolektif dan kelaparan sebagai senjata untuk menundukkan warga Palestina dan memaksa mereka menerima kondisi yang tidak adil.