Tanggapi Permintaan Wagub Fadhlullah, Kemenag Buka Peluang Tambah Kuota Haji Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kementerian Agama (Kemenag) membuka peluang penambahan kuota haji untuk Aceh. Di antaranya dengan melakukan revisi terkait skema kuota haji untuk setiap provinsi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Prof H Hilman Latief MA PhD, dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah di Pendopo Wagub, Rabu (5/2/2025). Dalam pertemuan itu hadir juga Ketua Gerakan Muslim Indonesia Raya (Gemira) Aceh, Nazar Yahya Lc.

Dalam siaran persnya, Nazar Yahya menyampaikan bahwa Wagub dalam pertemuan tersebut menekankan pentingnya penambahan kuota haji untuk Aceh. Salah satu dasar pertimbangannya adalah jumlah penduduk Aceh saat ini yang sebanyak 5,5 juta jiwa, tetapi kuota yang diberikan masih sekitar 4.300 jamaah per tahun.

"Kami menyampaikan harapan agar kuota haji untuk Aceh bisa disesuaikan kembali, dari yang hanya 4.300-an menjadi setidaknya 5.500 jamaah per tahun, mengingat tingginya minat warga Aceh untuk mendaftar," kata Nazar dalam siaran persnya.

Menurut Nazar, Prof Hilman Latief menyambut baik harapan dan keinginan dari Wagub Aceh, meskipun keputusan final terkait revisi skema kuota haji akan dibahas kembali di Kementerian Agama. Hilman memastikan bahwa pihaknya akan mencari formula terbaik agar distribusi kuota lebih adil bagi semua provinsi.

Hilman Latief mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan kembali apakah kuota ditetapkan berdasarkan proporsi penduduk muslim atau jumlah pendaftar haji. 

Saat ini, aturan mengenai kuota haji diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021, yang menyebut bahwa kuota haji dapat ditentukan berdasarkan jumlah penduduk muslim antarprovinsi dan/atau jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi. 

Namun, menurut Hilman, aturan ini masih perlu dievaluasi karena belum merata dalam menentukan masa tunggu jamaah. "Ada provinsi yang penduduk muslimnya 48 juta, tapi pendaftarnya hanya 550 ribu. Sementara ada provinsi yang penduduk muslimnya 40 juta, tapi pendaftar hajinya mencapai 700 ribu. Ini membuat masa tunggu jamaah berbeda jauh," ujarnya.

Nazar menambahkan bahwa Aceh akan segera mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan jika memang penambahan kuota haji untuk Aceh dikabulkan oleh Kemenag.

Hal yang sama juga disampaikan Hilman saat meresmikan Gedung Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi Haji dan Umrah Terpadu (PLIDHUT), di Aula Kanwil Kemenag Aceh, Rabu (5/3/2025) sore kemarin, saat menanggapi permintaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang diwakili Kepala Dinas Syariat Islam, H Zahrol Fajri SAg MH.

"Dengan 5,5 juta penduduk Aceh, kami berharap dengan rumus selama ini yang hanya 4.000-an jamaah per tahun, maka kuota haji bisa disesuaikan kembali, semoga bisa hingga 5.500-an jamaah, agar lebih banyak lagi masyarakat Aceh yang berkesempatan beribadah haji," ujar Zahrol.

Menanggapi hal itu, Hilman menyampaikan bahwa saat ini penentuan kuota jamaah per provinsi masih dengan rumus 1 per 1000 dari jumlah penduduk muslimin suatu negara atau jumlah pendaftarnya. Hilman Latief menyatakan akan mengkaji kembali skema penentuan kuota haji untuk provinsi di Indonesia. "Kita akan kaji kembali apakah berdasarkan proporsi penduduk muslim, atau berdasarkan jumlah pendaftarnya," jawabnya. 

Hilman juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh, Kanwil Kemenag Aceh, dan juga Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Aceh sebagai mitra kerja Badan Pengelolaan Keuatan Haji (BPKH), atas selesainya pembangunan gedung layanan haji di Kanwil Kemenag Aceh, yang berada di Jalan Tgk Abu Lam U, Kota Banda Aceh.

Dirjen PHU mengharapkan gedung yang telah dimulai sejak 2023 itu bisa dimanfaatkan semaksimalnya untuk optimalkan layanan haji. 

"Aceh Serambi Mekkah, harus ada simbol yang menandakannya, jadi dengan gedung layanan haji ini membantu mewujudkan tekad ini," ujar Hilman. "Ini pembangunan gedung yang termewah dari pada PLHUT yang dibangun di daerah-daerah," tambah dia.(yos)