Komisi II DPRK Pidie Desak Pemkab Gelar Apel Kendaraan Dinas, Tertibkan Aset Daerah

"Kami minta  Tim pendataan aset milik daerah pemerintahan Pidie segera melakukan Pemeriksaan terhadap kelayakan administrasi.

SERAMBINEWS.COM, SIGLI – Dalam upaya meningkatkan pengelolaan aset daerah yang lebih efektif dan efisien di awal pemerintahan Bupati Abu H Sarjani Abudullah SHMH dan Wakil bupati Al Zaizi Umar didesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie menggelar apel kendaraan dinas.

"Kami minta untuk  menggelar apel kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional roda empat di lapangan Terbuka.

Segera  mendata, dan untuk  memastikan penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan peruntukkannya".

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRK Pidie Fraksi Partai Aceh, Said Rizal Fahlevi yang akrab disapa Said Robot kepada Serambinews.com, Sabtu (22/03/2025).

"Kami minta  Tim pendataan aset milik daerah pemerintahan Pidie segera melakukan Pemeriksaan terhadap kelayakan administrasi.

Kendaraan harus  dikumpulkan atau apel dan diperiksa secara menyeluruh, baik yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) SKPK maupun yang belum tercatat," katanya.

Menurutnya, penataan aset ini sangat mendesak dilakukan supaya diketahui keberadaan kendaraan dinas milik daerah yang masih di tangan-tangan pihak lain.

"Kita berharap pendataan ini juga menjadi momentum awal pemerintahan Bupati Abu H Sarjani Abdullah,SH.MH," katanya. 

Wakil Ketua Komisi II ini menyebutkan, pihaknya banyak menemukan penggunaan aset daerah tidak sesuai atau di luar kedinasan. Sebagai contoh, ada juga si pejabat sudah tiada tapi kendaraan dinas masih dikuasai pihak keluarga bertahun-tahun.

“Selama ini, kami  menemukan adanya penggunaan aset daerah, khususnya kendaraan dinas, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkapnya.

Oleh karena itu, Said Robot yang juga politisi Partai Aceh ini mendesak dengan tegas agar adanya apel kendaraan dinas.

"Kita ingin menertibkan kembali penggunaan aset daerah dan memastikan bahwa kendaraan dinas hanya benar benar digunakan oleh pihak yang berhak,untuk kepentinggan kabupaten kita.

Ini adalah langkah awal dalam menertibkan penggunaan kendaraan roda empat dan alat berat agar sesuai dengan peruntukannya," katanya.