Hari Pertama Kerja, Bupati Sidak Dinas

“Libur yang sangat panjang sudah diberikan pemerintah. Kalau masih belum masuk kerja tanpa alasan, itu sudah kelewatan.” Tarmizi, Bupati Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Pada hari pertama kerja pascalibur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, sejumlah bupati melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dinas-dinas untuk mengecek kehadiran para pegawai dan memastikan pelayanan publik berjalan normal. 

Seperti Bupati Aceh Barat, Tarmizi bersama Wakil Bupati Said Fadheil yang melakukan sidak ke berbagai dinas hingga tingkat kecamatan pada Selasa (8/4/2025). Ia mengapresiasi kehadiran pegawai di daerahnya mencapai 100 persen. 

Ia pun merasa lega karena pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan tidak terganggu. "Alhamdulillah, pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan tidak terganggu," ujar Tarmizi.

Meskipun mayoritas ASN hadir, Tarmizi menegaskan akan memberikan sanksi administratif kepada pegawai yang tidak masuk tanpa alasan yang jelas. "Libur yang sangat panjang sudah diberikan pemerintah. Kalau masih belum masuk kerja tanpa alasan, itu sudah kelewatan," tegasnya. 

Bupati Aceh Jaya Safwandi juga melakukan sidak ke sejumlah dinas pada hari pertama masuk kerja usai libur lebaran. Sidak ini juga dijadikan sebagai momen silaturahmi dengan para pejabat usai libur Idul Fitri. 

“Momentum Idul Fitri ini kita manfaatkan tidak hanya untuk bersilaturahmi, tapi juga untuk memastikan seluruh jajaran kembali bekerja dengan semangat baru, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

Sementara Wakil Bupati Aceh Jaya, Muslem D juga melakukan sidak ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus meninjau progres pembangunan gedung baru dinas tersebut yang sempat sempat tertunda.

“Pembangunan gedung ini akan segera dilanjutkan, dan kita targetkan selesai serta bisa difungsikan pada September 2025. Ini penting agar pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan lebih maksimal ke depan,” tegas Wakil Bupati Muslem D.

Sidak ke SKPK juga dilakukan Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Zaman Akli. "Di hari pertama masuk kantor ini kita melakukan sidak ke SKPK untuk memastikan kehadiran ASN, agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan maksimal," kata Zaman Akli.

Ia menyebutkan, sidak ini juga dilakukan oleh Sekda Abdya disejumlah SKPK. Hal ini untuk kelancaran proses pelayanan prima kepada masyarakat.

“Tadi itu sidaknya kita bagi dua kelompok, karena tidak mungkin tercover semua. Yang pastinya kita sampaikan kepada ASN dan tenaga honorer agar tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tetap bekerja sepenuh hati, profesional, dan kesampingkan persoalan politik yang sudah berlalu,” tuturnya.

Zaman Akli mengimbau kepada seluruh ASN untuk tetap semangat dalam bekerja, kedepankan profesionalitas dalam melayani masyarakat dengan tagline 'Arah Baru Abdya Maju'.

Potong TPP

Sedangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya akan memberikan sanksi tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mangkir hari pertama kerja pascalebaran Idul Fitri 2025 berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

"Selain pemotongan TPP, ASN yang mangkir atau yang tidak hadir tanpa keterangan akan dipanggil untuk dilakukan pembinaan dan teguran," ujar Sekda Nagan Raya, Ardimartha kepada Serambi, Selasa (8/4/2025).

Adapun jumlah ASN yang hadir pada hari pertama mencapai 85 persen. Artinya terdapat sekitar 15 persen ASN tidak hadir baik tanpa keterangan maupun yang memberikan keterangan. "Akan akan berikan sanksi bagi yang tidak disiplin," ujar Sekda Nagan Raya.(sb/rb/m/riz)

Mirwan Cek Kendaraan Dinas

Setelah melakukan apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriah, Bupati Aceh Selatan Mirwan bersama Wakil Bupati Baital Mukadis mengecek ratusan kendaraan dinas di lapangan Naga Tapaktuan, Selasa (8/4/2025). 

Amatan Serambi, bupati dan wakil bupati mengecek satu persatu fisik kendaraan roda empat maupun roda dua. "Yang sudah kita cek banyak yang tidak layak, tapi ada juga yang layak namun kondisinya harus direhab ulang," kata Mirwan. 

Karena adanya kebijakan efisiensi anggaran daerah dari pemerintah pusat, lanjut Mirwan, maka tidak semua kendaraan diperbaiki, melainkan yang masih bisa dipergunakan saja supaya layak pakai. 

Menyangkut dengan kendaraan yang sudah mati pajak akan dilakukan verifikasi ulang. "Akan dilakukan verifikasi berapa unit kendaraan yang masa berlaku pajaknya sudah habis," imbuh Bupati Mirwan. 

Terhadap kendaraan dinas yang sudah bertahun-tahun mati pajak, ia akan menjatuhkan sanksi kepada pemegang aser daerah tersebut. 

"Kalau sanksi itu pasti ada, berkaitan dengan sanksi nanti kita sesuaikan dengan berapa lama itu pajaknya, apakah baru bulanan atau sudah bertahun, jika sudah bertahun-tahun layak dikasih sanksi," beber Mirwan. 

Dalam kesempatan itu, Mirwan mengimbau kepada seluruh pemegang aset daerah agar menjaga dan merawat dengan baik kendaraan dinas. "Kendaraan ini adalah milik daerah dan ini harus dijaga dengan baik, ketika nanti kita buat kita akan lakukan dokumentasi kita foto dan juga buat berita acara," ujarnya.

Di samping itu, Mirwan juga merencanakan memasang stiker pada mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten setempat. "Kita sudah punya planning (perencanaan) pemasangan stiker, supaya terdeteksi itu memang aset daerah," kata Mirwan.(is)