Sorot Maraknya Kekerasan Aparat terhadap Warga Sipil, Senator Aceh Haji Uma Sentil Proses Rekrutmen

Laporan Yeni Hardika | Banda Aceh

BANDA ACEH, SERAMBINEWS.COM – Maraknya kasus penembakan terhadap warga sipil, khususnya di Aceh yang melibatkan oknum aparat militer, menjadi sorotan publik.

Seperti diketahui, dalam beberapa bulan terakhir, telah terjadi dua insiden penembakan yang mengakibatkan kematian warga sipil asal Aceh.

Kedua kasus tersebut diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI AL.

Kasus pertama terjadi pada awal Januari 2025 lalu.

Di mana seorang bos rental mobil asal Aceh menjadi korban penembakan di ruas Tol Tangerang-Merak, Kabupaten Tangerang.

Pelaku diketahui merupakan tiga oknum TNI AL.

Disebutkan, motif oknum anggota militer tersebut tega menembak bos rental mobil karena ingin menguasai mobil milik korban.

Belum selesai kasus tersebut, peristiwa serupa kembali terjadi pada pertengahan Maret 2025.

Hasfiani alias Imam, seorang sales mobil asal Aceh Utara, ditemukan tewas dengan luka tembak di kawasan Gunung Salak, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara.

Ia sempat dilaporkan hilang beberapa hari sebelum jasadnya ditemukan.

Usut punya usut, pelaku penembakan lagi-lagi dari oknum TNI AL, juga dengan motif yang sama.

Menanggapi kejadian ini, Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman, SSos atau yang akrab disapa Haji Uma, menyatakan keprihatinannya.

Menurut Haji Uma, fenomena kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat militer terhadap warga sipil dalam kurun waktu yang dekat ini menandakan perlunya langkah serius untuk mencegah berulangnya kejadian serupa.

Haji Uma diketahui aktif mengawal dan mengadvokasi kasus-kasus kekerasan serupa.

Termasuk kasus penganiyaan terhadap Imam Masykur pada akhir 2023 lalu, di Jakarta yang juga melibatkan oknum militer.

Pernyataan tersebut disampaikan Haji Uma dalam perbincangan bersama Jurnalis Serambinews.com, Yeni Hardika yang ditayangkan secara live di YouTube Serambinews, Senin (14/4/2025).

“Sudah dua kasus penembakan yang terjadi di awal tahun ini terhadap warga Aceh. Ini bukan lagi insiden biasa, tapi fenomena,” katanya.

“Kalau berulang, artinya ada hal yang harus diperbaiki secara sistemik,” ujar Haji Uma dalam podcast bertajuk "Haji Uma tentang Advokasi Kasus Penembakan Sales Mobil".

Sebagai Anggota Komite I DPD RI yang membidangi politik, hukum, dan keamanan, Haji Uma mendorong evaluasi menyeluruh terhadap institusi militer, terutama dalam hal proses rekrutmen dan regulasi internal.

"Proses rekrutmen ini harus benar-benar dilakukan secara jeli dan teliti. Secara psikologis kan dapat membaca perilaku seorang bakal calon anggota militer,” urai dia.

“Yang betul-betul nanti bisa menjadi orang yang mengayomi masyarakat. Ini benar-benar butuh kejelian dari tim seleksi," kata Haji Uma.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan kontrol internal yang lebih ketat agar tidak ada ruang bagi anggota militer untuk terlibat dalam tindakan kriminal.

“Rekrutmen itu embrio. Kalau bibitnya unggul, hasilnya juga unggul, ” sebut Senator asal Aceh tersebut.

Selain itu, Haji Uma mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak pada opini-opini yang mengaitkan kasus ini dengan konflik masa lalu di Aceh.

Pasalnya, kejadian kekerasan yang dilakukan, baik oleh aparat keamanan maupun personel pertahanan tidak hanya terjadi di Aceh, tapi juga di daerah lain.

Sehingga, persoalan ini merupakan persoalan nasional.

"Kasus ini murni perampokan. Bukan pembunuhan di jalan, menyerbu. Ini perilaku, walaupun sebenarnya jika dibawa ke ranah sosial akan melebar juga," jelas Anggota DPD RI tiga periode tersebut.

"Tapi lihat secara objektif. Kembali ke persoalan dasar, yaitu kesalahan oknum. Arogansi iya, premanisme iya," sambungnya.

Karena itulah, perbaikan dalam pola rekrutmen menurutnya perlu dilakukan.

Sehingga institusi tersebut memiliki personil yang berdedikasi, bermoral, berpendikan dan memegang adat, budaya serta agama.

Disamping itu, Haji Uma juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan institusi militer.

Hal itu juga untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi di masa depan.(*)