Golkar Aceh Bentuk Kepanitian Musda Ke-12, M Rizky Jadi Ketua Pelaksana

"Jadwal belum final, belum ada kepastian tanggal pastinya. Kita sudah menyampaikan surat ke ketua umum, direncanakan minggu keempat bulan Juni 2025," ujarnya.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Partai Golkar Provinsi Aceh telah membentuk kepanitian pelaksanaan musyawarah daerah (musda) ke-12 partai tersebut tahun 2025.

Rapat pembentukan panitia berlangsung di ruang rapat kantor partai berlambang pohon beringin di Banda Aceh pada Rabu (16/4/2025).

Kegiatan ini digelar seiring akan berakhirnya kepengurusan Partai Golkar Aceh periode 2020-2025 di bawah ketua dan sekretaris Teuku Muhammad Nurlif dan Ali Basrah pada 30 April 2025.

Adapun susunan panitia yang telah dibentuk terdiri atas Panitia Penyelenggara yang diketuai H Ali Basrah, Panitia Pengarah yang diketuai Syukri Rahmat dan Panitia Pelaksana yang diketuai Muhammad Rizky.

Ali Basrah yang dikonfirmasi Serambinews.com, Kamis (16/4/2025) mengatakan bahwa kepanitian baru dua hari ini dibentuk dan baru satu kali dilaksanakan rapat.

Musda ini dilaksanakan bertujuan untuk memilih ketua serta membentuk kepengurusan baru dan menyusun program kerja untuk lima tahun ke depan.

Mengenai jadwal musda, Ali Basrah yang juga Wakil Ketua DPRA ini menyatakan pihaknya belum menetapkan jadwal resmi, tapi ditargetkan akhir Juni tahun ini.

"Jadwal belum final, belum ada kepastian tanggal pastinya. Kita sudah menyampaikan surat ke ketua umum, direncanakan minggu keempat bulan Juni 2025," ujarnya.

Baca juga: Eks Pimpinan KPK Laode Syarif Beberkan Peluang dan Ancaman RUU KUHAP saat Seminar di USK 

Mengenai syarat menjadi calon ketua DPD Partai Golkar Aceh, juga belum ditetapkan.

Namun pihaknya menargetkan pada 25 April 2025, semua materi dan rancangan keputusan musda sudah disusun.

"Kita targetkan semua materi dan bahan-bahan serta rancangan keputusan itu tanggal 25 April paling lambat selesai," terang Ali Basrah.

"Sambil kita menunggu julak (petunjuk pelaksana) dan juknis (petunjuk teknis) dari DPP. Kalau tidak ada kita baru kita gunakan aturan lama," tambahnya.(*)

Baca juga: Pramugari Polisikan Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar, Buntut Aksi Penganiayaan di Pesawat Wings Air