Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ditolak Koalisi Masyarakat Sipil

SERAMBINEWS.COM - Wacana lama untuk menetapkan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto kembali mencuat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang pernah menjadi menantu Pak Harto.

Nama Soeharto masuk dan sembilan nama lainnya diusulkan untuk menjagi pahlawan nasional tahun 2025 oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada Maret 2025.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, Soeharto diusulkan menjadi pahlawan nasional lewat provinsi Jawa Tengah, usul tersebut dilayangkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi setelah mendapatkan masukan dari masyarakat.

"Tentu awalnya adalah masukan dari gubernur. Gubernur mendapatkan masukan dari bupati, wali kota, yang sebelumnya bupati dan wali kota itu adalah masukan dari masyarakat lewat seminar dan lain sebagainya," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Minggu (20/4/2025) malam.

Dia berujar, sebelum diusulkan oleh Gubernur Jateng, nama Soeharto sudah dikaji terlebih dahulu yang melibatkan banyak pihak, termasuk sejarawan dan tokoh daerah.

"Setelah seminar selesai, ada sejarawannya, ada tokoh-tokoh setempat, dan juga narasumber lain yang berkaitan dengan salah seorang tokoh yang diusulkan jadi pahlawan nasional. Setelah itu, nanti prosesnya naik ke atas, ke gubernur, ada seminar lagi, setelah itu baru ke kami," kata Saifullah.

Didukung Keluarga Soeharto

 Titiek Soeharto, salah satu putri Soeharto, menyambut positif masuknya nama sang ayah dalam daftar tokoh yang diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional.

Politikus Partai Gerindra ini menyebutkan, wacana tersebut sudah muncul berulang kali dan pihak keluarga tak mau berandai-andai mengenai kemungkinan Soeharto menjadi pahlawan nasional.

 “Pak Harto sudah wafat dari tahun, sudah lama sekali ya. Setiap tahun wacana ini, setiap hari pahlawan selalu muncul, muncul, muncul. Kita sampai sudah ah, sudah lah mau dikasih gelar atau enggak, pokoknya beliau pahlawan buat kita semua,” ujar Titiek di Gedung DPR RI, Selasa (22/4/2025).

Titiek menekankan bahwa pihak keluarga tak bisa memaksakan pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

Namun, ia menyambut baik apabila pemerintahan Prabowo akhirnya memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

Sebab, menurut dia, ada banyak jasa yang diberikan Pak Harto sehingga ia dicintai oleh rakyat Indonesia.

“Iya, alhamdulillah kalau pemerintah mau berkenan untuk menganugerahkan gelar pahlawan untuk Presiden Soeharto, karena mengingat jasanya begitu besar kepada bangsa negara,” kata Titiek.

“Akan tetapi buat kami, keluarga, diberi gelar atau tidak diberi gelar, Pak Harto adalah pahlawan buat kami. Dan saya yakin pahlawan buat berjuta-juta rakyat Indonesia yang mencintai dia,” ujar dia.

Baca juga: Dinilai Berjasa Besar, Pj Gubernur Rekomendasikan Letkol T Abdul Hamid jadi Pahlawan Nasional 

Sinyal Positif

Pemerintah melalui Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, pun memberikan sinyal positif atas wacana menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional karena menurutnnya tak ada yang salah dengan itu.

“Menurut saya tidak ada masalah. Tapi kita belum membahas itu secara khusus. Kalau berkenaan dengan usulan ya, usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Menteri Sekretaris Negara ini mengajak publik untuk tidak melulu melihat kekurangan Soeharto.

Menurut dia, tidak ada seseorang yang sempurna dan setiap orang punya kekurangannya masing-masing.

"Jangan selalu melihat yang kurangnya, kita lihat prestasinya. Sebagaimana Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini kan karena prestasi para pendahulu-pendahulu kita," kata Prasetyo.

Ia pun berpandangan, sudah sepantasnya mantan presiden mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara.

Sebab, tugas yang diemban untuk memimpin negara sebesar Indonesia bukanlah hal mudah dan tentu menghadapi permasalahan yang tidak diketahui banyak orang.

 "Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa," ujar Prasetyo.

Ditolak Koalisi Masyarakat Sipil

Berkali-kali wacana ini muncul, berkali-kali pula suara penolakan atas gelar pahalwan nasional bagi Soeharto muncul.

 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan, pemerintah semestinnya memeprtimbangkan rasa keadilan dan kemanusiaan dalam menetapkan gelar pahlawan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (UU GTK).

Kontras mengingatkan, ada banyak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, kekerasan, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi ketika Soeharto 32 tahun berkuasa.

“Serta tindakan-tindakan lainnya yang berkaitan dengan ejawantahan dari praktik pemerintahan yang otoriter dan totaliter, yang seharusnya tidak layak berdasarkan Undang-Undang GTK diberikan gelar pahlawan,” kata Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya.

Dimas berharap MPR RI mempertimbangkan surat yang diberikan oleh Kontras dan beberapa lembaga lain soal penolakan gelar pahlawan untuk Soeharto.

“Jadi, hari ini kami menyerahkan surat dan sudah diterima oleh sekretariat umum MPR RI per tanggal ini, kami memberikan surat desakan ini dan menyampaikan kira-kira aspirasi kami,” kata Diimas.

Sementara itu, Saifullah mengeklaim bahwa Kemensos akan mendengarkan seluruh aspirasi terkait usul menjadikan Soeharto pahlawan nasional, termasuk dari mereka yang mengkritik.

"Ya tentu kita semua dengar ya, ini bagian dari proses, semua kita dengar, kita ikuti," ujar dia.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengeklaim penetapan pahlawan nasional akan mengikuti prosedur yang berlaku.

 Ia menjelaskan, setelah usulan pahlawan nasional sampai di Kemensos, pihaknya akan membentuk tim yang terdiri dari akademisi, sejarawan, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat.

Tim ini akan membahas usulan nama-nama pahlawan yang datang dari provinsi-provinsi se-Indonesia.

"Nah, setelah itu nanti kita matangkan, saya akan mendiskusikan, memfinalisasi, kami tanda tangani, langsung kita kirim ke Dewan Gelar," kata Gus Ipul.

Selain Soeharto, K.H. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (Jawa Timur), Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat) juga diusulkan menjadi pahlawan nasional.

Lalu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini adalah Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).

Baca juga: Tak Berpotensi Tsunami, Ini Pemicu Gempa Magnitudo 4,5 Guncang Sabang

Baca juga: Pasukan AS Terus Membom Yaman

Baca juga: Kompol Syafnil Dicopot karena Biarkan Wanita Dikeroyok di Depan Polsek, Kapolda Riau: Malu Saya

Artikel ini telah tayang di Kompas.com