Mantan Bupati Bireuen Berharap Gedung Pasar Grosir Difungsikan

awalnya gedung tersebut sempat digunakan sebagai pusat perbelanjaan Pante Pirak, dan terakhir dialihkan fungsi

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN –Gedung pasar grosir yang dibangun tahun 2009 lalu bantuan BRR Aceh-Nias di Geulanggang Teungoh, Kota Juang, Bireuen terbengkalai lagi sejak beberapa tahun lalu setelah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menempati gedung baru, di Jalan Gayo, Bireuen.

Kondisi gedung tersebut sangat memprihatinkan. Melihat kondisi bangunan dibiarkan begitu saja, mantan Bupati Bireuen, Dr H
Muzakkar A Gani dalam rilisnya kepada Serambinews.com, Kamis
(23/4/2025) berharap pimpinan sekarang dapat berupaya untuk
mengfungsikan kembali gedung tersebut.  

Ditambahkan, awalnya gedung tersebut sempat digunakan sebagai pusat perbelanjaan Pante Pirak, dan terakhir dialihkan fungsi menjadi kantor Dinas PUPR Bireuen, kini kurang perawatan.

Bahkan bila malam hari, gedung tersebut tanpa adanya lampu penerang.

Saat ia menjadi Bupati Bireuen sudah pernah diwacanakan untuk kantor pusat pelayanan terpadu untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Gedung tersebut dapat ditempati Kantor KP2TSP, Kantor Disdukcapil, Unit Layanan Ketenagakerjaan, layanan keimigrasian, hal ini sesuai ketentuan Kemendagri untuk membentuk Pusat Layanan Terpadu atau beberapa dinas lainnya yang sesuai atau
bisa saja sebagai gedung pertemuan.

“Jadi perlu anggaran renovasi agar bangunan ex pasar grosir bisa fungsional kembali,” ujarnya.

Muzakkar berjanji akan menyampaikan langsung kepada Bupati Bireuen dalam waktu dekat menyangkut pemanfaatan gedung tersebut sehingga berfungsi sebagai tempat pelayanan.

Selain gedung pasar grosir yang perlu perhatian, Muzakkar A Gani juga mengharapkan gedung DPRK Bireuen yang mangkrak dapat dilanjutkan kembali.

Menyangkut upaya melanjutkan pembangunan gedung DPRK yang mangkrak, Muzakkar menyarankan, langkah paling logis dapat dilakukan Pemkab Bireuen adalah membuat kesepakatan
bersama DPRK melanjutkan pembangunan dengan pola multiyears dan kontrak tahun jamak.

“Wacana tersebut pernah dibicarakan dulu, mungkin bisa dilanjutkan bupati sekarang untuk mencegah kegagalan pembangunan,” ujarnya.

Muzakkar mengkalkulasikan, apabila satu tahun dianggarkan Rp 10 miliar berarti 5 tahun pembangunan induk sudah selesai, ini dibutuhkan political will penyelenggara pemerintahan di Bireuen. (*)