Lingkungan

DPRK Abdya Minta Tindak Tegas Pengusaha Ayam yang Picu Kerumunan Lalat di Desa Ie Mameh

Kehadiran kandang ayam pedaging itu, kata Tanzil, telah menyebabkan munculnya kerumunan lalat hingga ke Desa Ie Mameh,

Editor: Ansari Hasyim
SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) Tanzilurrahman. 

Laporan Masrian Mizani l Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya), Tanzilurrahman, meminta dinas terkait menindak tegas pengusaha atau pengelola kandang ayam pedaging yang beroperasi di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee yang diduga tidak menjalan usahanya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disepakati.

Warga Ie Mameh Keluhkan Soal Serbuan Lalat, Kadistanpan Abdya: Segera Kita Panggil Pengusaha Ayam

Kehadiran kandang ayam pedaging itu, kata Tanzil, telah menyebabkan munculnya kerumunan lalat hingga ke Desa Ie Mameh, Kecamatan Kuala Batee, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat setempat, bahkan berdampak pada kesehatan anak-anak.

Di satu sisi, sebut Tanzil, kehadiran usaha ayam pedaging juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, namun disisi lain juga harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan jika tidak dikelola dengan baik.

"Di satu sisi kita mendukung pengusaha untuk berinvestasi di Abdya. Tapi, jika usaha tersebut lebih banyak mudharat ketimbang manfaat yang diterima masyarakat, tentu kita tidak setuju," kata Tanzil, Minggu (27/4/2025).

Politisi Partai Gerindra itu meminta dinas terkait untuk segera mengambil tindakan.

"Kita berharap, dinas terkait harus segera mengambil tindakan tegas, panggil pengusaha, Keuchik Ie Mameh, dan unsur terkait lainnya untuk dimusyawarahkan. Jika memang pelaku usaha tersebut melanggar SOP, maka harus diberikan sanksi," tegas Tanzil.

Karena, lanjut Tanzil, sebelum mengurus izin usaha, tentu sudah ada nomenklatur yang harus dilakukan oleh pengusaha, seperti jarak kandang dari pemukiman warga, kebersihan kandang dan lingkungannya, serta hal-hal lain yang tidak berimbas kepada masyarakat.

“Kita yakin, masalah ini tentu ada solusinya, maka segera dimusyawarahkan, sehingga menemukan hasil yang baik yang tidak merugikan masyarakat,” pungkas Tanzil. (*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved