Soroti Persoalan Masjid Al Falah, Alkautsar Dorong Pemkab Pidie Bentuk Tim Satgas

bentuk nyatanya adalah upaya audiensi Pemkab Pidie yang dipimpin Wakil Bupati Pidie, Alzaizi dengan PT. KAI adalah langkah positif

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Polemik pembangunan Masjid Agung Al Falah Kota Sigli kembali mencuat, mengingat masih terkendalanya proses pemindahtanganan aset dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Pemerintah Kabupaten Pidie. 

Sejak pertama kali dilakukan pembangunan baru Mesjid Agung Islamic Center Al Falah Kota Sigli pada tahun 2015 silam, Pemerintah Kabupaten Pidie dibebankan kewajiban membayar sewa lahan seluas 2,8 hektare kepada pihak PT. KAI (Persero).

Alkautsar, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie angkat bicara terhadap persoalan yang berkaitan dengan cita-cita besar kebanggaan masyarakat Pidie tersebut.

"Kita sangat mengapresiasi kepada Abu Sarjani yang menjadikan Pembangunan Masjid Al Falah sebagai program prioritas, bentuk nyatanya adalah upaya audiensi Pemkab Pidie yang dipimpin Wakil Bupati Pidie, Alzaizi dengan PT. KAI adalah langkah positif yang harus kita lanjutkan hingga tuntas," ungkap Alkautsar kepada Serambinews.com, Jumat, 16 Mei 2025.

Lanjutnya, upaya pemindahtanganan atas lahan tersebut harus kita serius-kan dengan beragam cara dan jalan, tiap tahun pemerintah telah melakukan upaya tersebut, namun belum membuahkan hasil yang maksimal.

"Sudah saatnya Pemkab Pidie membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Legalisasi Lahan Mesjid Agung Islamic Center Al Falah Kota Sigli, melibatkan para birokrasi dan politisi dalam upaya mencapai tujuan itu," katanya.

Akuinya, jika tanah tersebut sudah berada dalam kewenangan Pemkab Pidie, tentu ini menjadi kado spesial bagi masyarakat Pidie.

Kami dari DPRK siap mendukung penganggaran baik lewat APBK Pidie maupun DOKA atau sumber pendanaan lain sehingga masjid tersebut cepat selesai dan sejarah akan mencatat bahwa Abu Sarjani telah merealisasikan harapan masyarakat Pidie.

Kolaborasi perjuangan itu tidak hanya melibatkan birokrasi tapi juga dibutuhkan akselerasi politisi lintas partai politik.

Partai politik harus kita ajak berjuang bersama, kita punya anggota perwakilan DPR RI dan DPD RI ditambah lagi ada orang Aceh dalam Kabinet Merah Putih.

"Proses pemindahtanganan ini melibatkan beberapa kementerian terkait, seperti Kementerian BUMN (PT. KAI), Kementerian ATR/BPN dan Kemeterian Perhubungan serta Kementerian Keuangan.

Jalur politik harus kita kuatkan lagi, supaya kepemilikan atas lahan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan mekanisme dan aspek hukum," tutupnya.(*)