Alasan Pemerintah Batasi Gratis Ongkir Hanya 3 Hari Sebulan: Persaingan Sehat Dengan Pos Komersial

Direktur Pos dan Penyiaran Kemenkomdigi Gunawan Hutagalung mengatakan, kebijakan gratis ongkir dibatasi tiga hari dalam sebulan dimaksudkan untuk menc

Penulis: Yeni Hardika | Editor: Muhammad Hadi
Generate by AI
BELANJA DI E-COMMERCE - Alasan pemerintah menebitkan aturan yang membatasi layanan ongkos kirim (ongkir) hanya 3 hari dalam sebulan di platform perdagangan elektronik (e-Commerce). 

Terkait penurunan tarif, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemenkomdigi Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan, hal ini adalah bentuk promosi dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Konsep tersebut dilakukan secara berjangka dan harus ada pembatasan.

Baca juga: Menteri Komdigi Meutya Hafid Ingin USK Cetak Talenta Digital, Rektor Siap Kolaborasi

“Tidak menutup para penyelenggara untuk menetapkan promosi. Tapi dalam ketentuan di Peraturan Menteri ini, diatur bahwa promosinya itu harus berjangka yang harus dibatasi,” jelas Edwin dikutip dari Kompas.com, Jumat (16/5/2025).

Menurutnya, konsep ongkir tidak ubahnya dengan pembelian rumah yang dikenakan bunga yang artinya bukan bank yang memberikan subsidi, tapi pengembang.

“Ongkir ini kan sama seperti kita beli rumah, bunga 3 persen ata  u 2 persen, sebenarnya bukannya bank-nya yang subsidize, itu developernya,” kata Edwin.

Sementara itu, Meutya mengatakan, pihaknya bukan tidak ingin menurunkan tarif, tapi ingin menyelamatkan industri logistik

“Bukan kita enggak mau harga turun, tapi untuk penyehatan industri ini harus ‘sustain (berkelanjutan)’,” jelasnya.

“Jangan nanti di awal murah terus kemudian di ujung tiba-tiba menaikkan gitu,” tambahnya.

Aturan perhitungan ongkir

Merujuk Pasal 41 Permen Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 yang mengatur soal tarif layanan pos komersial atau ongkir, metode perhitungan layanan kirim didasarkan pada tarif yang mencakup biaya produksi atau operasional ditambah margin.

Adapun, biaya produksi atau operasional mencakup biaya yang muncul dari kerja sama penyediaan sarana dan prasarana, biaya tenaga kerja, kerja sama dengan pelaku usaha atau individu, teknologi, aplikasi, dan transportasi.

Sementara itu, Pasal 45 juga mengatur bahwa penyelenggara layanan pos komersial dapat memberikan potongan harga tarif layanannya sepanjang tahun.

Hal tersebut dapat dilakukan selama tarif setelah diskon tidak lebih rendah dari biaya pokok layanan.

Baca juga: Fakta Worldcoin, Aplikasi Scan Retina Mata Dapat Uang 300-500 Ribu, Kini Dibekukan Komdigi

Apabila potongan harga menyebabkan tarif berada di bawah biaya pokok layanan, hal ini dapat diberlakukan dalam jangka waktu tertentu.

Meski begitu, penyedia layanan bisa mengajukan perpanjangan periode promo untuk dievaluasi oleh Kemenkomdigi dengan mempertimbangkan harga rata-rata di industri.

“Standarnya tiga hari, tapi kalau umpamanya mereka mau perpanjang, mereka minta evaluasi ke kita. Nanti kita lihat apakah harga itu masih layak atau tidak untuk diperpanjang,” jelas Gunawan.

(Serambinews.com/Yeni Hardika/Kompas.com)

BACA BERITA LAINNYA DI SINI

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved