Vietnam Ikuti Jejak China! Aturan 2 Anak Dihapus, Warga: Tapi Biaya Hidup Membesarkan Anak Mahal

Penurunan angka kelahiran bisa berdampak luas, terutama dalam jangka panjang. Salah satu kekhawatiran utama adalah menurunnya jumlah tenaga kerja produktif, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, jumlah penduduk lanjut usia diperkirakan akan terus meningkat, menciptakan beban baru pada sistem kesehatan dan jaminan sosial.

Ketimpangan Gender Masih Jadi Masalah

Selain rendahnya angka kelahiran, Vietnam juga masih menghadapi tantangan ketimpangan jenis kelamin.

Tradisi lama yang lebih mengutamakan anak laki-laki membuat praktik seleksi jenis kelamin masih terjadi, meski secara hukum sudah dilarang.

Baca juga: Media Vietnam Bongkar Keburukan Shin Tae-yong: Dia Terlalu Banyak Bicara, ‘Mulut Mu Harimau Mu’

Pemerintah berencana untuk memperketat aturan dengan menaikkan sanksi hukum. Salah satu rencana adalah menaikkan denda pelanggaran hingga 3.800 dolar AS (sekitar Rp 61 juta) bagi siapa pun yang terlibat dalam praktik pemilihan jenis kelamin bayi.

Saat ini, rasio kelahiran di Vietnam menunjukkan ketimpangan mencolok, yakni 112 bayi laki-laki untuk setiap 100 bayi perempuan, angka yang jauh dari keseimbangan alami.

Meniru Langkah China, Tapi Hasil Masih Belum Jelas

Vietnam bukan satu-satunya negara yang menghadapi krisis demografi. China, negara tetangga sekaligus ekonomi terbesar di Asia, sebelumnya telah menghapus kebijakan satu anak dan kini mengizinkan hingga tiga anak per keluarga.

Namun, meskipun aturan sudah dilonggarkan, angka kelahiran di China tetap menurun dan jumlah penduduknya bahkan mulai menyusut sejak tiga tahun terakhir.

Situasi ini menunjukkan bahwa mengubah kebijakan saja tidak cukup. Diperlukan langkah-langkah yang lebih menyeluruh dan mendukung, mulai dari reformasi sistem pendidikan, jaminan sosial, hingga kebijakan kerja yang ramah keluarga.

Pencabutan aturan pembatasan jumlah anak di Vietnam merupakan langkah besar, namun tantangan sebenarnya adalah meyakinkan masyarakat bahwa memiliki lebih banyak anak adalah sesuatu yang mungkin dan layak secara ekonomi dan sosial.

Tanpa dukungan nyata dari pemerintah, kebijakan ini bisa jadi hanya sebatas perubahan di atas kertas.

(Serambinews.com/Gina Zahrina)