Bahas 4 Pulau Sengketa dan Marwah Aceh, Senator Azhari Cage Buka Diskusi dengan Mahasiswa

Bahas 4 Pulau Sengketa dan Marwah Aceh, Senator Azhari Cage Buka Diskusi dengan Mahasiswa

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komunitas Ruang Diskusi Publik (RDP) berkolaborasi dengan organisasi mahasiswa (ORMAWA) Selingkup Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh membuka diskusi dengan Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage dalam focus group discussion yang berlangsung pada Minggu (15/06/2025).

Dalam diskusi tersebut, Azhari Cage memaparkan historis Aceh tempo dulu hingga sekarang.

Ia juga kembali menekankan urgensi memperjuangkan 4 pulau sengketa di Aceh Singkil sebagaimana memperjuangkan marwah Aceh.

Azhari menganalogikan 4 pulau tersebut sebagai bagian dari tubuh Aceh.

Ketika sebagian kecil dari anggota tubuh hilang. Maka seluruh tubuh merasakan kesakitan yang sama.

Dalam amatan Serambinews.com, sejumlah mahasiswa lintas universitas di Banda Aceh turut memberikan pandangan dan aspirasi dalam diskusi ini.

Azhari Cage usai diskusi mengungkapkan sangat mengapresiasi forum diskusi yang digelar oleh mahasiswa.

Menurutnya, ini salah satu langkah tepat yang diambil oleh mahasiswa kritis.

“Kita mengapresiasi mahasiswa kritis dan cerdas yang telah menyampaikan aspirasi dalam forum ini. Mereka benar-benar berfikir untuk marwah dan harga diri Aceh” ujarnya.

Azhari mengatakan diskusi kali ini membahas isu yang sangat kompleks. Mulai dari inti hingga permukaan masalah.

“Kita membahas Undang-Undang Pemerintahan Aceh, 4 pulau di Singkil hingga MoU Helsinki yang hingaa saat ini belum tuntas,” katanya. 

Sebagai Senator, Azhari menyebutkan akan menyampaikan segala aspirasi mahasiswa ke forum yang lebih besar di Jakarta termasuk kepada Kementerian Dalam Negeri.

Azhari menyampaikan bahwasanya desakan mahasiswa kali ini terjadi sebagai bentuk penolakan keras terhadap perilaku kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat.

“MoU belum tuntas, masalah bendera belum tuntas. Sudah muncul lagi masalah pulau,"

"Kita hari ini sudah hidup damai, jangan sampai karena masalah ini, muncul konflik horizontal antara masyarakat Sumatra Utara dan Aceh. Langkah baik dari Kemendagri saat ini ialah meriview dan mencabut keputusan tersebut,” pungkasnya. (*)

(Serambinews.com/Rauzatul Jannah)

*) Penulis adalah siswa internships dari Muharram Jounalism College (MJC) Banda Aceh.