PDIP Respons Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut: Sebut Mendagri Kurang Kerjaan

SERAMBINEWS.COM - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Komarudin Watubun, turut buka suara mengenai polemik sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.

Dia menuding Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, kurang kerjaan karena menurutnya, masih banyak persoalan lain yang lebih penting untuk dikerjakan.

Komarudin mengatakan, sengketa perbatasan tak hanya terjadi di Aceh saja, tapi di beberapa wilayah lainnya di Indonesia.

 
Maka dari itu, Watubun heran mengapa Kemendagri hanya mengangkat persoalan perbatasan di lokasi itu saja.

"Saya pikir, Mendagri kurang kerjaan karena banyak pekerjaan penting yang harus diselesaikan," ungkapnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (16/6/2025).

Komarudin pun menjelaskan, pada era Soekarno atau Bung Karno, hal ini tidak pernah dipermasalahkan.

Namun, kini menjadi masalah, bahkan sampai Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK), harus memberikan penjelasan kepada publik terkait polemik yang terjadi.

Komarudin pun setuju dengan pernyataan Jusuf Kalla yang menyebutkan keputusan Mendagri atas permasalahan ini adalah cacat formil.

 
"Karena urusan pulau-pulau itu, masak sampai JK keluar kasih petunjuk Aceh dan Sumut dulu pisah? Dasarnya dari zamannya Bung Karno tidak dipersoalkan. Tiba-tiba terjadi masalah," ucap dia.

"Karena ada sejarahnya, ada datanya itu. Kalau urusan batas (wilayah) itu bukan aib dari Sumatera Utara saja. Ini seluruh Indonesia."

"Saya tidak tahu pertimbangan apa Mendagri fokus, dan ini jadi tema besar sekarang dan jadi berita utama," katanya.

Adapun, keempat pulau yang menjadi polemik tersebut adalah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.

Golkar Yakin Prabowo Bakal Putuskan Berdasarkan Fakta Sejarah

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto akan mengambil keputusan terkait persoalan sengketa 4 pulau yang diperebutkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Sarmuji meyakini bahwa Presiden akan memutuskan perkara ini dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting.