PB RTA Sambut Langkah Presiden Ambil Alih Sengketa Empat Pulau, Desak Evaluasi Mendagri

Ketiadaan arah pembangunan yang jelas hanya memperlihatkan bahwa Aceh masih dikuasai politik jangka pendek, bukan visi jangka panjang.

Oleh karena itu, PB RTA juga menyampaikan tiga desakan strategis kepada Pemerintah Aceh, yaitu segera membentuk tim lintas disiplin yang terdiri dari ahli hukum, sejarah, geospasial, dan tata batas untuk memperkuat advokasi wilayah Aceh secara konstitusional dan faktual.

Kemudian, menyusun rencana strategis pembangunan kawasan pulau-pulau terluar berbasis data dan potensi wilayah--mulai dari sektor pariwisata, perikanan tangkap, hingga jalur perdagangan dan pertahanan maritim.

“Mengadopsi pendekatan pembangunan partisipatif dan inklusif yang melibatkan masyarakat adat, akademisi, ulama, serta komunitas sipil,” sebut Miswar.

Miswar juga menegaskan bahwa sengketa ini bukan hanya momentum untuk memperbaiki tata kelola wilayah perbatasan, tetapi juga pengingat bagi Pemerintah Aceh untuk segera keluar dari siklus pembangunan reaksional dan politik rente.

“Aceh butuh imajinasi besar tentang pembangunan masa depan wilayahnya. Kita tidak boleh hanya meributkan wilayah saat ia hilang dari peta. Pulau-pulau itu akan tetap jadi milik kita jika sejak awal kita rawat, bangun, dan jadikan bagian dari hidup kita,” pungkasnya.(*)