4 Pulau di Aceh Singkil Harus Kembali ke Aceh, Massa Gerakan Aceh Melawan Tolak SK Mendagri

Berdasarkan kesepakatan dengan teman-teman kami akan bertahan di Kantor Gubernur sampai apa yang kami sampaikan didengar oleh RI dan diakomodir. Ilham Rizky Maulana, Koordinator Lapangan Aksi

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Aceh Melawan (GAM) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (16/6/2025). Massa yang terdiri atas berbagai elemen mahasiswa dan organisasi kepemudaan (OKP) di Aceh itu melakukan aksi sebagai bentuk protes terhadap terbitnya SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 300.2.2.2138 Tahun 2025 yang menetapkan empat pulau yang selama ini diklaim sebagai milik Aceh menjadi bagian dari wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara. Amatan Serambi sebelum bergerak menuju Kantor Gubernur Aceh, ratusan massa tersebut terlebih dahulu berkumpul di Kompleks Taman Ratu Safiatuddin. 

Selanjutnya, mereka bergerak menuju Kantor Gubernur Aceh sambil menyanyikan lagu-lagu yang memantik semangat dan meneriakkan kata “merdeka”. Tak hanya itu, massa tersebut juga membawa sejumlah bendera Bintang Bulan serta spanduk bertuliskan “Aceh Merdeka” dan “Referendum” sebagai bentuk protes terhadap keputusan Mendagri yang menetapkan empat pulau di Aceh Singkil menjadi milik Sumut. 

Koordinator Lapangan Aksi, Ilham Rizky Maulana, menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan pihaknya merupakan upaya memperjuangkan marwah Aceh. Ilham mengungkap, aksi mereka hari ini juga membawa sejumlah poin tuntutan mulai dari meminta pengembalian empat pulau di Aceh menjadi milik Aceh hingga menuntut Dana Otsus Aceh dipermanenkan. 

“Pertama terkait marwah Aceh bahwasanya jangan sampai Indonesia menginjak-injak marwah Aceh. Karena ingat, kita ini damai. Aceh menjaga perdamaian dan jangan sampai Indonesia malah memicu dan menyulut panas konflik ini,” ujarnya. Terkait persoalan empat pulau, kata Ilham, pihaknya mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengembalikan menjadi wilayah administrasi Aceh Singkil. 

“Serta mencabut keputusan SK Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Tito Karnavian yang sudah membuat kacau bangsa Aceh,” kata Ilham. “Hana peu ujoe-ujoe kamoe lahe lam konflik, Bansa Aceh nyoe bangsa prang, jadi enggak usah membangunkan singa tidur. Jangan menguji kami yang lahir dalam konflik, Bangsa Aceh ini bangsa perang,” ujarnya. 

Tak hanya itu, massa GAM juga menyampaikan penolakan wacana pendirian empat batalyon pembangunan di sejumlah wilayah Aceh. “Karena itu dapat menyayat dan menjadi luka bagi kami rakyat Aceh,” katanya. “Kami meminta dana Otsus Aceh itu diperpanjang dan dipermanenkan,” tambahnya.

Rizky juga mengungkap bahwa mereka bakal bertahan di Kantor Gubernur Aceh hingga pemerintah pusat mengakomodir seluruh poin tuntutan. “Berdasarkan kesepakatan dengan teman-teman kami akan bertahan di Kantor Gubernur sampai apa yang kami sampaikan didengar oleh RI dan diakomodir. Kita tetap akan terus melakukan aksi bahkan berjilid-jilid,” ungkapnya. 

Ia menambahkan, alasan pihaknya mengibarkan Bendara Bintang Bulan pada aksi hari ini ialah untuk menunjukkan identitas bangsa Aceh. “Bendera itu marwah, ini alasan untuk kami bawa, bukan isu merdeka. Tapi isu memperjuangkan marwah dan harga diri selaku bangsa Aceh. Dan Indonesia harus mengingat, kita ini damai, bukan menyerah. Jadi jangan sulut konflik ini kembali terjadi,” pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh Syakir, menegaskan kembali kepemilikan empat Pulau yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

“Empat pulau tersebut adalah milik Aceh. Sesaat lagi saya akan bertolak ke Jakarta untuk menyerahkan bukti dan data yang diperlukan kepada Pak Gubernur serta mendampingi beliau pada pertemuan dengan Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumut,” ujar Syakir saat menerima aksi demo. 

Syakir mengatakan, tak hanya masyarakat Aceh, tetapi banyak masyarakat dari berbagai belahan Nusantara juga menyampaikan dukungannya bagi masyarakat dan Pemerintah Aceh untuk mendapatkan kembali empat pulau tersebut. “Data yang ada menegaskan bahwa empat pulau tersebut adalah milik kita. Karena itu, segala strategi akan kita tempuh agar kita mendapatkan kembali pulau-pulau itu tanpa harus menempuh jalur hukum PTUN,” ungkapnya.(ra)

Kemendagri Temukan Bukti Baru

Kemendagri segera melaporkan hasil rapat lintas instansi terkait sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) kepada Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, pihaknya masih terus mengumpulkan dan memperkaya data sebagai bahan pertimbangan.