Fraksi Gerindra DPRK Banda Aceh Nilai Pengelolaan APBK 2024 Banyak Kekurangan

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh menilai pengelolaan APBK tahun 2024 masih banyak kekurangan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh.

Dalam LHP tersebut ditemukan masih adanya utang pemerintah kota (pemko) sekitar Rp 111,24 miliar yang belum terbayar. 

Hal ini disampaikan anggota DPRK, Mehran Gara pada sidang paripurna pertanggungjawaban APBK 2024 di Gedung DPRK setempat, Selasa (8/7/2025).

“Terjadinya utang akibat belanja kegiatan lebih besar dari realisasi pendapatan. Sedangkan banyaknya temuan BPK diakibatkan kurangnya kepedulian dari kepala OPD dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan,” katanya.

Karena itu, ia meminta wali kota agar ke depan lebih berhati-hati dalam pengelolaan anggaran dengan menjadikan pelajaran atas kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan APBK tahun 2024.

"Untuk ke depan ini sedapat mungkin mencegah terjadinya utang dan temuan BPK dalam pengelolaan anggaran,” imbuhnya.

Guna mencegah terjadinya utang, Fraksi Partai Gerindra meminta Wali Kota Banda Aceh fokus terhadap pencapaian target PAD dengan menerapkan sistem pungutan secara online disemua sektor.

"Kami sarankan kepada ibu wali kota agar membuat pakta integritas kepada seluruh OPD agar mencapai target PAD,” sebutnya. Kami minta ibu wali kota memberi sanksi yang tegas terhadap OPD yang tidak mencapai target PAD," sambung dia.

Dalam kesempatan itu, Fraksi Partai Gerindra memberi apresiasi kepada wali kota yang tak henti-hentinya melobi pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.

 "Kami berharap semuanya dapat terwujud dan kami terus mendoakan agar ibu wali kota terus diberi kesehatan, kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan pemerintahan ini", tutup Mehran.(*)