Heboh Wacana Berangkat Haji via Jalur Laut: BP Haji Tegas Menolak, DPR Ingatkan Risiko

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Wacana pemberangkatan jemaah haji Indonesia melalui jalur laut yang mencuat ke publik dalam sepekan terakhir, ternyata belum pernah dibahas secara serius oleh pemerintah.

Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar mengatakan, ide tersebut belum masuk dalam agenda resmi pemerintah dan masih sebatas pembicaraan informal.

“Kita belum pernah wacanakan itu, haji via laut. Orang swasta yang suka membicarakan itu, dan di Malaysia pun juga sudah diwacanakan,” ujar Nasaruddin, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (10/7/2025) malam.

Dia mengatakan, sejumlah perusahaan swasta memang pernah menawarkan skema pemberangkatan haji lewat laut.

Namun, kata Nasaruddin, tidak ada satu pun yang memiliki kapal sendiri.

Sebagian dari mereka bahkan hanya menjalin kerja sama dengan pihak luar.

“Banyak sih perusahaan-perusahaan yang pernah datang ke kantor, yang mempresentasikan, tapi mereka juga tidak punya kapal. Jadi, kapalnya belum punya. Hanya mungkin dia kerja sama juga dengan pihak luar. Jadi itu juga mahal,” kata Nasaruddin.

Untuk diketahui, wacana haji via laut ini pertama kali disinggung Nasaruddin dalam acara peluncuran laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025 di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Ketika itu, Nasaruddin menyatakan bahwa jalur laut dapat menjadi alternatif moda ibadah umrah dan haji, jika didukung oleh infrastruktur dan kesepakatan dengan Arab Saudi.

“Kalau memang itu persyaratannya terpenuhi, peluangnya sudah dibangun sekarang. Itu terbuka,” ucap dia.

Nasaruddin menambahkan, penggunaan jalur laut memungkinkan jemaah dari negara-negara Asia mengakses pelabuhan di Jeddah tanpa sepenuhnya bergantung pada penerbangan.

Meski begitu, Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengakui bahwa waktu tempuh dan biaya menjadi tantangan utama dalam pelaksanaannya. 

“Saya kira kita belum ada agenda untuk menggunakan haji via laut. Karena perhitungan waktu dan perhitungan biaya,” ucap dia.

 Nasaruddin pun menceritakan bahwa Indonesia pernah memiliki pengalaman memberangkatkan jemaah melalui laut menggunakan Kapal Gunung Jati pada masa lalu.

Namun, waktu tempuhnya mencapai tiga hingga empat bulan.

Selain itu, Nasaruddin juga mengungkap adanya jemaah umrah dari Indonesia yang pernah berangkat menggunakan kapal laut.

Akan tetapi, para jemaah terlebih dahulu terbang ke luar negeri, bukan langsung dari Indonesia.

“Misalnya terbang dulu ke mana, ya dekat-dekat situ baru naik kapal. Itu saya lihat ada di umrah. Ada satu dua orang jemaah Indonesia, tapi bayarnya saya tidak tahu,” tutur dia.  

Baca juga: 5 Jamaah Haji Asal Aceh Masih Menjalani Perawat di Rumah Sakit Arab Saudi

BP Haji menolak, DPR ingatkan risiko

Berbeda dengan Menag yang membuka peluang, Badan Pengelola Haji (BP Haji) secara tegas menolak wacana penggunaan kapal laut sebagai moda transportasi ibadah haji.

“Betul, BP Haji tidak setuju keberangkatan haji menggunakan kapal laut,” kata Tenaga Ahli BP Haji Ichsan Marsha, di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (12/7/2025).

Menurut Ichsan, penggunaan kapal laut akan memperpanjang waktu tempuh dan berpotensi menambah masa tinggal jemaah di Arab Saudi.

Hal ini bertentangan dengan misi BP Haji yang sedang berupaya memangkas masa tinggal jemaah dari 40 hari menjadi 30 hari.

“Artinya, usulan menggunakan kapal laut ini akan menggeser keinginan kita sejak awal, seperti upaya menekan biaya haji dan mengurangi masa tinggal di Tanah Suci,” kata Ichsan.

Selain itu, dia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar biaya perjalanan ibadah haji ditekan serendah mungkin.

Jika moda transportasi laut malah meningkatkan ongkos, maka usulan ini tidak relevan.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai, wacana tersebut berisiko besar terhadap keselamatan dan kesehatan jemaah, terutama kelompok lanjut usia.

“Sekarang dengan terbang 9 jam saja, yang lansia saja banyak yang meninggal di jalan. Kalau pakai laut seminggu, terus lelah di sana, bagaimana?” ujar Cucun, di Jakarta, Minggu (13/7/2025).

Cucun mengingatkan bahwa dalam menetapkan kebijakan haji, pemerintah tidak boleh hanya mempertimbangkan sisi ekonomis semata, tetapi juga harus memprioritaskan kemaslahatan dan keselamatan jemaah.

“Ini orang mau berhaji. Kita harus lihat kemudaratannya. Kami punya prinsip bahwa menolak kemudaratan itu harus didahulukan ketimbang kita menarik-narik kemaslahatan. Mudharatnya lebih besar, kita tinggalkan," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.  

Perlu kajian menyeluruh

Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menegaskan bahwa wacana pemberangkatan jemaah haji lewat laut sebaiknya dikaji secara menyeluruh dari berbagai aspek, tidak hanya dari segi biaya dan waktu.

 “Tentu wacana ini memang harus dikaji dari berbagai aspek. Tidak hanya dari satu sisi, misalnya dari soal waktu tempuh, kemudian bagaimana dengan biayanya,” kata Mustolih, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (12/7/2025).

Dia menekankan, aspek teknis seperti teknis keberangkatan, pemulangan, serta kuota petugas haji juga perlu diperhitungkan secara matang.

“Saya kira akan banyak sekali aspek-aspek yang dibutuhkan, diperlukan di situ,” ujar dia.

Namun, Mustolih melihat bahwa pernyataan Menag bisa dipahami sebagai bagian dari upaya mencari inovasi dalam penyelenggaraan haji.

“Saya melihatnya bagian daripada ikhtiar Menteri Agama untuk mencari jalur-jalur, metode-metode bagaimana penyelenggaraan ibadah haji itu menjadi lebih aman, nyaman, dan efisien,” pungkas dia.

Baca juga: Bupati Minta Gubernur Aceh Bangun Jembatan Penghubung Nagan Raya dengan Aceh Barat

Baca juga: Cuaca di Blangpidie Per 14 Juli 2025 Cerah Berawan, Ini Prakiraan Cuaca 8 Kecamatan Lainnya di Abdya

Baca juga: Penggunaan Pukat Harimau Marak di Selat Malaka, YAKATA: Bikin Rusak Perairan Aceh Timur dan Langsa

Artikel ini telah tayang di Kompas.com