Banda Aceh

Pandangan Raqan RPJM, Fraksi PAN Sorot Promosi Wisata dan Kasus HIV/AIDS di Kota Banda Aceh

Dalam pandanganya, Fraksi di DPRK Banda Aceh menekankan agar penyusunan Raqan RPJM itu dapat mengakomodir sejumlah persoalan krusial

Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Ansari Hasyim
SERAMBINEWS.COM/dok humas dprk banda aceh
Enam fraksi di DPRK Banda Aceh menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Qanun (Raqan) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Rpjm) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029.di gedung DPRK setempat, Jumat (17/7/2025). 

“Hal ini tidak hanya akan meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan, tetapi juga memperkuat konektivitas antara pembangunan skala mikro di tingkat Gampong dengan arah pembangunan makro kota secara keseluruhan,” ujarnya.

Fraksi Nasdem dalam pandangan umum yang dibacakan T Iqbal Johan menekankan agar semangat kolaborasi harus diwujudkan secara nyata, bukan hanya retoris.

“Sebagai partai yang mengusung semangat Restorasi dan Perubahan, Fraksi NasDem mendukung penuh pendekatan kolaboratif,” ujarnya.

Namun, Fraksi Nasdem mengingatkan, kolaborasi sejati hanya bisa terjadi melalui  kemitraan nyata antara pemerintah dengan masyarakat sipil, perguruan tinggi, dunia usaha, dan tokoh masyarakat, pembukaan ruang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Sementara Mehran Gara yang membacakan pandangan umum Fraksi Gerindra menyampaikan, Fraksi Partai Gerindra berharap dalam penyusunan raqan ini telah diinventarisir semua permasalahan-per masalahan yang saat ini masih terjadi di Kota Banda Aceh.

“Mencakup permasalahan kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, persoalan sampah, pendistribusian air bersih, perparkiran, syariat islam, pendidikan, kesehatan, pengelolaan asset, optimalisasi pad, pelayanan masyarakat dan berbagai persoalan infrastruktur pembangunan yang hingga kini dirasakan masih belum optimal,” ujar Mehran.

Sehingga, lanjutnya, Qanun RPJM ini bisa menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan oleh seluruh opd yang dituangkan dalam rkpd terprogram dengan tepat guna mengatasi semua permasalahan, hingga kemajuan Kota Banda Aceh dapat terwujud dalam upaya mencapai tujuan utama dalam pembangunan yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Terakhir, Fraksi Golkar - PKB – PPP dalam pandangannya yang dibacakan oleh Muhammad Iqbal menyampaikan, untuk pembangunan perkotaan yang merata dan berkeadilan perlu diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur yang difokuskan untuk peningkatan jalan kota menuju kondisi sangat baik, pemanfaatan energi baru dan terbarukan serta ramah lingkungan, percepatan pembangunan dan integrasi transportasi, melanjutkan peningkatan ekonomi, penuntasan pemenuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Kemudian, katanya, harus ada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kota di seluruh kecamatan, kelanjutan penyediaan perumahan yang layak, sanitasi dan air minum serta penyediaan infrastruktur sumber daya air. “Terutama pelestarian dan mendukung produktivitas perikanan termasuk penyediaan air bersih, serta minfrastruktur untuk pengendalian banjir,” papar Iqbal.(*)

 

 

 

 

Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved