Video
VIDEO WAWANCARA EKSKLUSIF - Perlu Badan Adhoc Awasi Dana Otsus Aceh
Menurutnya, anggaran besar yang sudah melebihi Rp 100 triliun sejak disalurkan dari tahun 2008, belum menghadirkan pembangunan sebagaimana mestinya
Penulis: Rianza Alfandi | Editor: T Nasharul
SERAMBINEWS.COM - Penyaluran dan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh belakangan ini kembali menjadi sorotan publik.
Sejak bergulirnya dana tersebut berbagai kalangan menilai manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Penilaian itu bahkan juga turut dilontarkan oleh Wali Nanggroe Aceh, PYM Tgk. Malik Mahmud Al Haytar.
Mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu mengaku kecewa dengan pemanfaatan dana otsus selama ini. Menurutnya, anggaran besar yang sudah melebihi Rp 100 triliun sejak disalurkan dari tahun 2008, belum menghadirkan pembangunan sebagaimana mestinya.
Baca juga: Cendikiawan Muslim Aceh Singkil: Tanpa Dana Otsus Sulit Mengisi Keistimewaan Aceh
Lebih sayangnya, anggaran ini akan berakhir di 2027 mendatang jika tidak diperpanjang.
Untuk itu, di tengah perjuangan perpanjangan dana Otsus ini Malik Mahmud mengusulkan agar ke depan dapat dibentuk tim pengawas adhoc yang bersifat independen dan profesional.
Tim ini nantinya terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah Aceh, Lembaga Wali Nanggroe, dan sejumlah tenaga ahli dari berbagai bidang.
Tim tersebut diharapkan mampu memastikan pengelolaan dana Otsus berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Aceh.
VIDEO - Operasi Water Bombing, Karhutla Aceh Selatan 90 Persen Terkendali |
![]() |
---|
VIDEO - Mencekam! Rantis Brimob Tancap Gas, Driver Ojol Jadi Korban di Aksi Demo |
![]() |
---|
VIDEO Tujuh Polisi Ditangkap Propam Polri Usai Lindas Ojol Saat Demo DPR |
![]() |
---|
VIDEO - Sahroni 'Kena Mental' Usai Sebut Rakyat yang ingin DPR Dibubarkan 'Bermental Tolol Sedunia' |
![]() |
---|
VIDEO - Danrem Lilawangsa Sumbang Alat Peraga Didik Anak Belajar Merdeka Sekolah TK Kartika |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.