Wali Nanggroe Aceh, Perlu Tim Adhoc Awasi Dana Otsus Aceh

PENYALURAN dan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh belakangan ini kembali menjadi sorotan publik. Sejak bergulirnya dana tersebut, berbagai kalangan menilai manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Penilaian itu bahkan juga turut dilontarkan oleh Wali Nanggroe Aceh, Tgk H Malik Mahmud Al Haytar. 

Mantan Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu mengaku kecewa dengan pemanfaatan dana otsus selama ini. Menurutnya, anggaran besar yang sudah melebihi Rp 100 triliun sejak disalurkan dari tahun 2008, belum menghadirkan pembangunan sebagaimana mestinya. Lebih sayangnya, anggaran ini akan berakhir di 2027 mendatang jika tidak diperpanjang.

Untuk itu, di tengah perjuangan perpanjangan dana Otsus ini Malik Mahmud mengusulkan agar ke depan dapat dibentuk tim pengawas adhoc yang bersifat independen dan profesional. Tim ini nantinya terdiri atas unsur pemerintah pusat, pemerintah Aceh, Lembaga Wali Nanggroe, dan sejumlah tenaga ahli dari berbagai bidang. Tim tersebut diharapkan mampu memastikan pengelolaan dana Otsus berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Aceh.

Hal tersebut disampaikan Malik Mahmud dalam wawancara eksklusif bersama Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia Zainal Arifin M Nur, yang berlangsung di Ruang VIP Rumah Makan Aceh Tulen, Aceh Besar, Sabtu (19/7/2025).

Selengkapnya hasil wawancara bersama Malik Mahmud ini dapat disaksikan dalam bentuk video wawancara di kanal Youtube Serambinews.com. Berikut petikan wawancara yang telah disederhanakan oleh reporter Serambi Indonesia: 

Bagaimana hubungan Aceh dengan pemerintah pusat saat ini?

Pada saat ini saya rasa hubungan kita baik sekali dengan Pak Prabowo dan jajarannya. Malahan hubungan saya secara pribadi dengan Pak Prabowo baik sekali, dan sekarang ini di Aceh Gubernur kita Muzakir Manaf, beliau itu adalah anak buah ya. Mantan daripada Panglima GAM, malahan beliau itu saya yang melantiknya sebagai Panglima. 

Muzakir Manaf saya lihat memang seorang yang baik sekali karakternya. Kemudian dia setia kepada perjuangan dan juga kepada rakyat yang dipimpinnya. Dan saya juga merasa syukur Alhamdulillah bahwa beliau ini telah terpilih sebagai Gubernur Aceh. Selain daripada itu Muzakir Manaf hubungannya dengan Pak Prabowo juga baik dengan jajarannya. Jadi ini adalah kesempatan bagi kita di Aceh ini untuk membangun Aceh yang sebenar-benarnya, yang terukur dan terarah. 

Apa pendapat Wali dibalik kembalinya ke Aceh empat pulau di Singkil? 

Saya bicara masalah Aceh ini dari sejarah. Karena lama sebelum kita dengar adanya satu negara yang namanya Indonesia, Aceh sudah berdiri sejak masa Kesultanan, dan daerah-daerahnya memang luas sekali. Daerah persatuan meliputi di Semenanjung, sampai ke Kepri, ke Barat, sampai ke Bengkulu. Itu zaman silam, waktu kita berperang dengan Portugis untuk menyelamatkan daerah kita yang dikuasai oleh orang luar. 

Waktu zamannya Belanda menyerang Aceh di generasi perang tahun 1873. Daerah Aceh itu memang sudah mengecil lebih kurang seperti yang sekarang ini, termasuk pulau-pulau itu. Malahan sebagian daripada daerah sekarang di Sumatera Utara, di daerah Langkat itu, itu daerah Aceh. Jadi dalam peta Belanda itu kalau di daerah Timur itu perbatasannya di Gebang. Jadi sekarang sudah masuk Sumatera Utara, jadi kita tidak persoalkan. Jadi masalah pulau ini memang dari dulu Aceh punya. Jadi saya berdiri menurut sejarah Aceh. Jadi saya juga melihat masalah pulau ini kalau tidak ditangani dengan baik, akan menjadi masalah besar. Ini seolah-olah diadu-dombakan Sumatera Utara dengan Aceh agar jadi suatu konflik. Ini kan nanti jadi perang suku lagi. Ini yang saya lihat begitu yang akan terjadi. 

Bagaimana pandangan wali soal adanya pihak yang mencoba memantik masalah di tengah harmonisnya hubungan Aceh dengan pemerintah pusat?

Kita sebagai orang Aceh, semua perangkat, harus tahu apa kepentingan kita untuk ke depan, untuk anak cucu kita. Apa yang kita sedang lakukan? Pemerintah Aceh, Muzakir Manaf sedang berupaya bersama perangkat-perangkatnya, termasuk saya juga. Begitu juga Pak Prabowo, misinya kan Indonesia supaya maju ke depan. Bagi kita sebagai orang Aceh, kita majukan Aceh untuk kita. Adanya adu domba ini biasa saja, kalau di perkampungan itu ada antara rumah ini dengan rumah itu kan biasa ada kejadian. Jadi kita jangan begitu lah, pikiran kita harus luas. Kita harus wise (bijak), ini untuk kepentingan bangsa Aceh untuk anak cucu kita. Jangan sampai masalah kecil dimanfaatkan untuk menghancurkan cita-cita terutama generasi Aceh.

Bagaimana pendapat wali soal perpanjangan dana Otsus Aceh?

Saya rasa memang diperlukan, karena kalau dana Otsus diteruskan kita dapat membangun Aceh yang kita inginkan, baik ekonominya, infrastrukturnya, sosial budayanya, dan lain-lainnya kan. Memang kita akui dan saya sendiri kecewa sebenarnya selama ini Pemerintah Aceh tidak mampu membangun Aceh sebagaimana yang seharusnya dengan begitu banyak uang Otsus. Setelah saya meneken perjanjian damai dengan RI, diberikan dana khusus untuk Aceh cepat membangun. Tetapi apa yang kita lihat, malah kebalikan. Jadi saya sebenarnya cukup kecewa karena saya lihat tidak ada pembangunan Aceh yang dapat saya banggakan sebagaimana cita-cita saya. 

Sebenarnya, pembangunan di Aceh ini ada di tepi jalan. Kita kalau naik mobil dari Banda Aceh ke Kuala Simpang, itu pembangunan Aceh kiri kanan jalannya kan semrawut semuanya. Kemudian dari Banda Aceh ke Singkil melalui laut, sebelah barat demikian juga. Dari Bireuen ke Takengon sama juga. Padahal negeri kita indah sekali, gunung, danau, pantai, sungai-sungainya, indah sekali. Tapi cara pembangunannya semrawut. Ini saya tidak puas. Tapi apa yang sudah telanjur ya sudahlah, karena masalahnya orang yang mengelola itu tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan cita-cita kita. 

Bagaimana pendapat wali soal adanya usulan pembentukan tim adhoc untuk mengawasi dana Otsus?

Betul, memang saya pernah bicara hal ini dulu dengan Pak Jokowi, satu jam di istana bicara. Saya bilang saya kecewa dengan banyaknya uang itu, tapi pembangunannya tidak sesuai harapan. Bahkan juga ekonomi Aceh dikatakan daerah termiskin di Sumatera. Ini kan sebenarnya tidak bisa kita terima, tetapi memang ada sebab-sebabnya. Jadi bagi saya, pernah saya bilang ke Pak Presiden menginginkan supaya Otsus diteruskan. Tetapi kali ini, kita harus membentuk tim pemerintah termasuk dari Lembaga Wali Nanggroe, satu tim dan nanti kita libatkan tenaga-tenaga ahli antara masalah ekonomi, politik, sosial budaya, pembangunan, dan lain sebagainya. Maka dalam satu badan itu untuk memberi masukan dengan pemerintah dan kita kawal uangnya kemana. Kalau ada suatu proyek kita tahu berapa proyeknya, kita jadi tahu misalnya proyek itu uangnya sekian. Jadi ada tahap-tahapnya dari satu, dua, tiga, sampai empat. Jadi pengelolaannya betul-betul terarah, harus fokus.

Saya yakin, kalau orang dalam pemerintah, kalau dia mengerti apa yang kita maksudkan itu, maka akan dilakukan (perpanjangan Otsus) demi untuk masa depan Aceh. Dan juga kalau orang dalam pemerintah memperpanjang Otsus, mereka kan bagus artinya menjalankan amanah masyarakat dan mereka tercatat dalam sejarah. 

Kita bangsa Aceh sebenarnya pernah besar sebagaimana yang dilakukan oleh indatu kita pada zaman dulu. Jadi menurut saya sejarah Aceh harus dipelajari oleh anak Aceh, kalau bisa oleh orang tuanya sendiri. Kemudian di sekolah dari SD itu harus diajarkan sejarah Aceh menurut tingkatannya, juga di pesantren sampai ke tingkatan universitas, harus tahu sejarah Aceh. Bagaimana indatu itu membangun satu bangsa yang hebat dalam segala lini kehidupan, dan bagaimana juga runtuhnya kita, dan kenapa runtuhnya Aceh, karena ini biasanya berulang. Jadi harus dipelajari, jangan selalu bilang "oh Aceh dulu Aceh hebat". Jadi sekarang bagaimana ini kita bikin Aceh hebat kembali.

Saya selalu mengingatkan kepada jajaran pemerintahan "jangan rebutan peng griek". Tapi dalam pemerintahan itu apa yang perlu dicapai dalam lima tahun untuk masyarakat. Karena bagi saya begini, kalau lima tahun ini kita dapat membangun dengan baik, berarti apa yang kita cita-citakan dalam peningkatan ekonomi akan berlaku, akan dinikmati oleh semua orang. Jadi ini yang perlu kita sadari.

Dengan adanya tim adhoc dan Otsus diperpanjang, mau dibawa ke mana Aceh ini ke depan?

Saya minta kepada Pemerintah Aceh tim adhoc nanti ada di bawah Lembaga Wali Nanggroe, jadi nanti orang di samping saya terdiri dari orang yang ahli dalam bidang masing-masing, ahli ekonomi. Ekonomi ini ada bermacam-macam kan, ada pertanian, perikanan, dan kemungkinan industri, dan dagang luar negeri itu ada satu. Kemudian yang mengatur pemerintahan. Kemudian nanti orang-orangnya tidak tetapkan yang menurut kepentingan di situ. Nanti kita cari juga satu dua orang ulama sebagai penasihat dan memberi pandangan apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Jadi nanti kami namanya think tank (lembaga pemikir). Jadi kami membantu Pemerintah Aceh, dalam hal ini bagi gubernur. Jadi kami beri pandangan atau guidance. Dan kalau perlu nanti orang-orangnya tidak mesti orang Aceh, kita ambil juga orang dari mana, yang ahli dan rela untuk membantu Aceh. Apakah dari Jakarta atau dari luar negeri. Dengan adanya tim ini nanti kita bisa memberi masukan yang baik kepada Pemerintah Aceh.

Ada satu lagi yang penting, pengelolaan uang, yang harus kita kuasai. Mengingat kita ada hubungan dengan pemerintah Singapura, jadi bisa kita kirim orang-orang Pemerintah Aceh pergi ke Singapura untuk pelajari mereka mengelola uang. Kita pelajari cara mengelola keuangan di dalam pemerintah dan pengelolaan keuangan simpanan rakyat (bank).

Karena di sini kalau saya perhatikan, umpannya bank kita, Bank Aceh itu kan besar. Tetapi, kenapa bank Aceh itu di Aceh saja tidak ada satu gedung yang hebat. Orang Aceh ramai di Medan, di Jakarta, tapi tidak ada cabang kita yang hebat. Saya lihat kalau di kota-kota besar, di Indonesia ini kan, kita lihat bank Singapura-Malaysia ada itu UOB, kemudian ada PBS, Standard Chartered dan lain-lain itu gabungan Singapura dengan Malaysia sebenarnya. Padahal Singapura dengan Malaysia kan sudah lain dari negara, tetapi kalau bank itu satu mereka. Satu mereka dan sekarang bank-bank itu sekarang beroperasi di seluruh Indonesia. Itu perlu belajar, harus belajar di sana. Saya bisa hubungi mereka itu untuk bikin kerja sama. 

Dulu tahun 50-an saudagar Aceh membentuk satu bank di Medan, Bank of Sumatra. Kenapa sekarang nggak bisa? Kalau yang dari Singapura, Malaysia, itu gedungnya sampai 30 tingkat kan terpampang dia punya merek di situ. Kalau punya kita hanya ruko. 

Ada yang ingin Wali sampaikan lagi?

Saya tambah masalah sejarah sedikit. Saya sebagai Wali Nanggroe ini memang rencana akan pergi menelusuri beberapa negeri untuk mengumpulkan sejarah-sejarah Aceh. Karena buku yang ada di sini adalah istilahnya hanya sporadik. Jadi, saya ingin kita kumpulkan, mencari, menggali sejarah Aceh di Indonesia ini, di Eropa, Amerika juga, banyak sebenarnya. Itu kita kumpulkan nanti menjadi sejarah resmi yang wajib kita pelajari. Nanti kita akan tulis sejarah Aceh yang resmi dan wajib dipelajari oleh sekolah-sekolah, karena basic kita sebagai orang Aceh itu sejarah kita. Sejarah kita tidak kalah dengan Eropa, karena sejarah Aceh sewaktu dengan sejarah besar di Eropa. Cuma mereka sejarahnya ada catatan, kita hilang. Maka harus kita bongkar kembali, ada banyak di luar negeri.(Rianza Alfandi)