Alarm Kelaparan Massal Menyebar Seluruh Gaza, Korban Tewas Berjatuhan, tak Ada Makanan & Bantuan

Nebal Farsakh, juru bicara Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS), mengatakan bahwa warga di wilayah kantong tersebut menghadapi “bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya” dan memperingatkan bahwa “situasinya semakin memburuk”.

"Sejak penutupan semua penyeberangan selama lebih dari empat bulan, tidak ada makanan, air bersih, obat-obatan... yang masuk ke Jalur Gaza," kata Farsakh dalam sebuah video yang dibagikan di media sosial.

“Hal ini mengakibatkan bencana di mana orang-orang benar-benar mati kelaparan,” katanya.

“Semakin banyak orang yang dirawat di rumah sakit karena kekurangan gizi, terutama di kalangan anak-anak, ibu hamil, dan lansia,” tambahnya.

Lebih dari 100 LSM membunyikan alarm atas kelaparan massal di Gaza

Kelompok tersebut, yang mencakup Amnesty International, Dokter Lintas Batas (MSF), dan Oxfam, mengatakan “kelaparan massal” sedang menyebar di Gaza dan rekan-rekan mereka di daerah kantong itu semakin kurus kering karena kelaparan.

"Para dokter melaporkan tingkat malnutrisi akut yang mencapai rekor, terutama di kalangan anak-anak dan lansia," kata mereka dalam sebuah pernyataan. 

"Penyakit seperti diare berair akut menyebar, pasar-pasar kosong, sampah menumpuk, dan orang dewasa pingsan di jalanan karena kelaparan dan dehidrasi."

"Distribusi di Gaza rata-rata hanya 28 truk per hari, jauh dari cukup untuk lebih dari dua juta orang, banyak di antaranya telah berminggu-minggu tanpa bantuan," kata mereka. 

"Sistem kemanusiaan yang dipimpin PBB tidak gagal, melainkan terhalang untuk berfungsi."

LSM mengatakan pemerintah harus berhenti menunggu izin untuk bertindak.

"Sudah saatnya mengambil tindakan tegas: menuntut gencatan senjata segera dan permanen; mencabut semua pembatasan birokrasi dan administratif; membuka semua penyeberangan darat; memastikan akses bagi semua orang di seluruh Gaza; menolak model distribusi yang dikendalikan militer; memulihkan respons kemanusiaan yang berprinsip dan dipimpin PBB, dan terus mendanai organisasi-organisasi kemanusiaan yang berprinsip dan tidak memihak," ujar mereka. 

"Negara-negara harus mengambil langkah-langkah konkret untuk mengakhiri pengepungan, seperti menghentikan transfer senjata dan amunisi."

"Pengaturan sepotong-sepotong dan gestur simbolis, seperti bantuan udara atau kesepakatan bantuan yang cacat, hanya berfungsi sebagai kedok untuk tidak bertindak," demikian pernyataan tersebut. 

"Pengaturan tersebut tidak dapat menggantikan kewajiban hukum dan moral negara untuk melindungi warga sipil Palestina dan memastikan akses yang bermakna dalam skala besar. Negara dapat dan harus menyelamatkan nyawa sebelum tak ada lagi yang tersisa untuk diselamatkan."(*)