Siapakah Mr P Pembuat Ijazah Palsu Jokowi? Roy Suryo Klaim Dapat Data dari Mantan BIN

Foto ini adalah (diambil) pada tanggal 1 Mei 2025 yang lalu, ini adalah pertemuan yang dikoordinir oleh salah seorang yang disebut Mr P," katanya dalam konferensi pers dikutip dari YouTube Refly Harun, Senin (21/7/2025).

Roy mengungkapkan Mr P juga menjadi pihak yang melaporkan dirinya bersama dengan ahli digital forensik sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Sianipar, ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi tersebut.

Baca juga: Sempat Mangkir, Jokowi Tiba-tiba Minta Pemeriksaan soal Kasus Ijazah Palsu Ditunda, Ada Apa?

Bahkan, pelaporan terhadap Roy Suryo dan Rismon dilakukan pada waktu dini hari.

"Saya pun dengan doktor Rismon, bapak Hermanto, dan bapak Viktor dilaporkan juga oleh Mr P ini ke Polda Metro Jaya dan melaporkannya seperti setan karena jam satu malam bikin LP (Laporan Polisi)-nya," ujarnya.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu mengklaim segala informasi yang didapatnya tersebut berasal dari mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) bernama Kolonel Inf (Purn) Sri Radjasa Chandra.

"Ini bukan omon-omon. Data-data ini saya dapatkan langsung dari mantan (anggota) BIN yaitu Kolonel Sri Chandra. Jadi itu clear ya," tegasnya.

Lebih lanjut, Roy juga mengklaim bahwa Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Ova Emilia dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto terkait polemik ijazah Jokowi.

Roy menyebut Prabowo ingin agar Ova terbuka dalam menanggapi dan bertindak terkait kasus ijazah tersebut.

"Pada saat demo besar di Universitas Gadjah Mada oleh mahasiswa waktu kemarin, sebenarnya Rektor UGM, Prof. Dr. dr. Ova Emilia itu ternyata dipanggil oleh kepala negara dan diberi nasihat 'katakanlah yang benar'," ujarnya.

Isu ijazah Jokowi dibuat tidak di UGM sempat mengemuka di mana sosok yang pertama kali mengungkapkannya adalah politikus senior PDIP, Beathor Suryadi.

Bahkan, dia mengungkapkan tidak hanya ijazah tetapi seluruh dokumen Jokowi terkait pencalonannya sebagai calon gubernur (cagub) di Pilkada Jakarta 2012.

Beathor menyebut seluruh dokumen itu dibuat di Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat.

"Jadi Solo itu di awal 2012, datang ke Jakarta rombongannya Jokowi. Lalu bertemulah dengan kawan-kawan di DKI. Lalu bertemulah di Jalan Cikini itu," katanya dikutip dari YouTube Abraham Samad Speak Up, pada 27 Juni 2025 lalu.

Adapun setelah pernyataan itu, Beathor dipecat dari jabatannya sebagai Tenaga Ahli Pimpinan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taksin) pada 1 Juli 2025.

Dia dianggap melanggar kode etik serta pencapaian kinerja yang tidak sesuai. Namun, tidak dijelaskan pelanggaran kode etik apa yang dilakukan Beathor.