FISIP UIN Ar-Raniry Hadirkan Ahli Malaysia, Bedah Sistem Politik Indonesia-Malaysia

SERAMBINEWS.COM - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar-Raniry pada sukses menggelar diskusi publik bertajuk "Legislasi Progresif untuk Kesejahteraan Rakyat".

Acara yang berlangsung di Ruang Lab Analisis Lantai 2 FISIP UIN Ar-Raniry ini menghadirkan tiga narasumber terkemuka dari Malaysia, yaitu YB Dato' Dr. Abul Halim (Ahli Dewan Negeri Selangor dan Ketua PAS Selangor), YB Tuan Mohd. Shafie Ngah (Ahli Dewan Selangor Malaya), dan YB Muizzudden Mahyuddin (Exco Pemuda PAS Selangor) dan moderator Muazzinah MPA, selaku ketua prodi Ilmu Administrasi Negara. Kehadiran mereka bertujuan untuk memperkaya wawasan tentang praktik politik dan legislasi di Malaysia, sekaligus membuka ruang komparasi dengan sistem yang berlaku di Indonesia.

Dekan FISIP UIN Ar-Raniry, Dr. Muji Mulia, M.Ag, dalam sambutannya menegaskan Memahami sistem politik sebuah negara, baik itu sistem parlementer, presidensial, atau campuran, adalah kunci untuk mengurai bagaimana kekuasaan diatur, keputusan dibuat, dan bagaimana hal tersebut berdampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari, dari kebijakan publik hingga hak-hak warga negara."

Dr. Muji Mulia berharap, diskusi ini dapat memberikan perspektif dan wawasan baru bagi mahasiswa FISIP tentang dinamika politik di Malaysia dan memungkinkan mereka untuk melakukan perbandingan yang mendalam antara kedua sistem.

Sesi diskusi publik ini membedah berbagai isu krusial. YB Dato' Dr. Abul Halim menguraikan perbedaan sistem demokrasi parlementer Malaysia dengan Indonesia. " Di Malaysia, sistem Parlimen tidaklah sedemokratik Indonesia, hanya satu penyertaan (one participation).

Baca juga: Harga Emas Antam Hari Ini Tergelincir Dratis, Intip Harga Emas di Pasar 24 Juli 2025

Wajib memenangi 116 kerusi untuk dapat menjadi Perdana Menteri" jelasnya. Ia juga menyoroti peran kerajaan (pemerintah) dan pembangkang (oposisi) sebagai mekanisme check and balances yang memastikan akuntabilitas legislatif dalam pengeluaran dan perpajakan, serta mendukung program kesejahteraan rakyat. YB Dato' Abul Halim juga mengingatkan akan tanggung jawab dunia dan akhirat seorang legislatif sebagai wakil rakyat.

YB Tuan Mohd. Shafie Ngah, ikut menjelaskan sistem politik Inggris yang diadopsi Malaysia, secara tajam mengkritik stigma negatif terhadap politik. "Politik itu tidak kotor, yang kotor adalah manusianya," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa di Malaysia, politisi menempati tingkat kepercayaan terendah dibandingkan dokter dan guru. Sebagai kader PAS, ia menekankan fokus partainya pada Tarbiyah, Dakwah, dan Siasah (gerakan Islam) sebagai jalan untuk bertanding dan melakukan perubahan.

Mengenai ideologi partai, YB Mohd. Shafie menjelaskan bahwa PAS berupaya menjalankan ajaran Islam dan mengimplementasikan prinsip Syariah yang di-taqnin-kan oleh undang-undang, yang terbagi dua: UU pusat (umum dan melibatkan semua etnik) dan UU Negeri (khusus untuk etnis tertentu, seperti hukum jinayah, perkawinan, dan konsumsi arak).

Sementara itu, YB Muizzudden Mahyuddin, seorang insinyur otomotif, berbagi kisahnya tentang keterlibatannya dalam politik. "Saya pertama kali masuk partai dan langsung menang," ujarnya.

Beliau terlibat aktif sebagai sayap pemuda partai dan pada tahun 2023 dipilih oleh pimpinan untuk bertanding sebagai perwakilan sayap partai. Beliau juga menekankan pentingnya belajar mengelola perbedaan pendapat dan mencari jalan tengah di tengah keragaman selama menjadi politisi.

Dalam kesempatan ini, FISIP UIN Ar-Raniry juga menjajaki kerja sama dengan pihak Malaysia, khususnya dalam program magang bagi mahasiswa. Harapannya, mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara dapat memperoleh kesempatan untuk membandingkan secara langsung kebijakan (policy) dan tata kelola pemerintahan antara Malaysia dan Indonesia.

Selain itu, mahasiswa program studi Ilmu Politik diharapkan dapat memahami lebih dalam praktik-praktik politik di Malaysia, memperkaya perspektif mereka dalam kajian politik komparatif.

Diskusi publik ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi kajian lebih lanjut tentang legislasi progresif dan praktik politik yang berpihak pada kesejahteraan rakyat di kawasan ASEAN, sekaligus membuka pintu kolaborasi akademik yang lebih luas.