Harga Beras Melambung, DPRK Aceh Timur Panggil Bulog

Ia menambahkan bahwa DPRK juga intens berkomunikasi dengan Bulog dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, guna menemukan solusi yang cepat dan tepat.

Laporan Maulidi Alfata | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI – Kenaikan harga beras yang naik signifikan di Kabupaten Aceh Timur telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat.

Menanggapi keresahan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur bergerak cepat dengan memanggil Bulog Cabang Langsa untuk mencari solusi mendesak terkait pasokan dan stabilisasi harga.

Wakil Ketua II DPRK Aceh Timur, Azhar, menegaskan komitmen pihaknya untuk mengatasi persoalan ini.

"Kami segera merespons keresahan masyarakat dengan menggelar rapat koordinasi dan mengirim surat resmi kepada Gubernur Aceh serta Bapanas," ujar Azhar, Selasa (29/7/2025).

Ia menambahkan bahwa DPRK juga intens berkomunikasi dengan Bulog dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, guna menemukan solusi yang cepat dan tepat.

Azhar juga menyoroti pentingnya percepatan birokrasi, agar penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak lagi terhambat di masa mendatang.

"Ke depan, kita perlu membangun sistem yang lebih responsif dan efisien dalam mengatasi masalah pangan," tegasnya, menunjukkan komitmen kuat DPRK dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Kepala Bulog Cabang Langsa, Nasrizal Ramadhan, mengonfirmasi bahwa setelah mendapatkan izin penyaluran dari Bapanas, Bulog langsung mendistribusikan beras SPHP ke seluruh jaringan di Aceh Timur.

Nasrizal menjelaskan, program SPHP dirancang untuk menjaga stabilitas harga dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berbeda di setiap wilayah, misalnya Rp 12.500 per kilogram untuk Jawa dan beberapa daerah lain, serta antara Rp 13.100 hingga Rp 13.500 per kilogram di wilayah lainnya.

Beras SPHP disalurkan melalui berbagai jalur, termasuk pengecer pasar rakyat, koperasi desa, kios pangan binaan pemerintah, dan melalui Gerakan Pangan Murah yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Untuk memastikan pemerataan, pembelian beras SPHP dibatasi maksimal dua kemasan ukuran 5 kilogram per pembeli dan tidak diperbolehkan untuk dijual kembali.

"Dengan adanya SPHP, harga beras menjadi lebih stabil, daya beli masyarakat terjaga, dan pangan pokok tetap tersedia hingga pelosok daerah," papar Nasrizal.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur pun turut berperan aktif dengan berkomitmen untuk terus memantau harga dan ketersediaan beras, serta meningkatkan pengawasan distribusi demi optimalisasi program SPHP.