Teungku Jamaica Kritisi Rendahnya Capaian Realisasi APBA 2025,Potensi SilPA

"Kondisi ini dinilai tidak realistis dan berpotensi menyebabkan sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) yang tinggi,” ucapnya.

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Eks Jubir Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Pase, Syardani Muhammad Syarif atau akrab disapa Teungku Jamaika, mengkritisi rendahnya capaian realisasi keuangan dan fisik Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) hingga Juli 2025.

Karenanya, ia mendesak agar Sekretaris Daerah Aceh, segera mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025. 

Dikatakannyan, dari total pagu anggaran sebesar Rp 11.006.439.723.330, realisasi keuangan hingga 31 Juli 2025 baru mencapai Rp 3.885.273.223.335 atau 35,3 persen. 

Angka tersebut kata dia, masih berada dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu 41,7 persen atau setara dengan Rp 4.589.685.364.628. 

"Terdapat selisih realisasi sebesar Rp 704.412.141.293," kata Teungku Jamaica, Kamis (31/7/2025).

Dirinya juga mengkritisi pada sisi fisik APBA, dimana dari target hingga akhir Juli sebesar 44 persen, saat ini realisasinya baru mencapai 38 persen atau senilai Rp 4.182.447.094.865. 

Jumlah tersebut terdapat selisih realisasi fisik sebesar Rp 660.386.383.399 dari target yang telah ditetapkan.

Terlebih hingga saat ini, rata-rata penyerapan anggaran oleh SKPA hanya berkisar Rp 555 miliar per bulan.

Menurutnya, dengan sisa dana APBA sebesar Rp 7,1 triliun hingga akhir tahun nanti, dibutuhkan penyerapan sekitar Rp 1,7 triliun per bulan selama empat bulan efektif ke depan untuk menghabiskan seluruh anggaran tersebut.

"Kondisi ini dinilai tidak realistis dan berpotensi menyebabkan sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) yang tinggi,” ucapnya.

Karenanya ia berharap, Sekda Aceh selaku ketua tim TAPA untuk segera mengambil langkah upaya percepatan belanja anggaran agar program-program strategis tidak tertunda atau bahkan gagal terlaksana.

Baca juga: Gaji PPS Aceh Timur Belum Dibayar, Ketua KIP: Tunggu APBA Perubahan

Menurutnya, dengan mengoptimalkan koordinasi lintas SKPA, percepatan proses administrasi kegiatan sesuai regulasi, serta mengidentifikasi hambatan teknis di lapangan. 

Evaluasi akan dilakukan secara berkala, untuk memastikan setiap sektor bekerja sesuai timeline dan output yang telah ditetapkan dalam RKPA 2025.

"Saya minta Sekda Aceh untuk segera mengoordinasikan percepatan pelaksanaan program. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Mualem-Dek Fadh," pungkasnya.(*)

Baca juga: Bonus Atlet PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dibayar pada APBA Perubahan